Ransiki, TP – Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Pemkab Mansel) diminta menjadi panutan bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Bupati Mansel, Markus Waran, saat memimpin apel gabungan OPD di halaman Pendopo Lahai Roi, Sabtu (5/11).
Menurut dia, Pimpinan OPD, ASN dan tenaga honorer bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekitar kantor, lingkungan rumah dan secara umum terhadap kebersihan Ransiki sebagai ikon Kabupaten Mansel.
Dikatakan Waran, jangan asal action, ribut menyoroti honorer dan meminta gaji nomor pertama, padahal tidak taat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pegawai pemerintah.
“Jangan tunggu perintah Bupati, pimpinan OPD, Staf Ahli dan pada Asisten harusnya sudah tahu, setiap hari Jumat wajib melaksanakan kerja bakti di lingkungan kerja masing-masing,” tekannya.
Dia pun membeberkan, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pejabat yang hendak mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan calon anggota legislatif (caleg) tidak mengundurkan diri. Sebaliknya, dapat terus menjalankan tugas sampai dengan adanya penetapan dan pelantikan Bupati yang baru.
Untuk itu, Waran menegaskan, kepada pimpinan OPD, ASN dan tenaga honorer supaya tingkatkan isiplin. Khusus bagi pejabat eselon II dan esalon III yang tidak disiplin akan digeser dari jabatannya.
Pada kesempatan itu, orang nomor satu di jajaran Pemkab Mansel ini memberikan teguran keras kepada oknum pejabat Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Mansel karena sudah membuat masalah dan menjelekkan martabat pemerintah daerah.
“Saya dapat informasi Bank Papua kalau Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan, mabuk baru pergi tidur di Bank Papua tunggu uang TPP, jadi pemimpin baru tidak tahu prosedur pencarian keuangan yang baik,” ucap dia.
Ia mengungkapkan, TPP bersumber dari alokasi dana Otonomi Khusus atau Otsus. Dengan demikian, Pemkab Mansel akan segera menyusun peraturan bupati (Perbup) supaya pembayaran TPP dapat disesuaikan dengan beban kerja. Sambung dia, ASN bekerja barulah TPP bisa dibayar.
“Kelakuan kalian selaku pejabat seperti itu makanya staf ikutan ramai, minum di depan anak buah akhirnya seperti itu. Saya ingatkan kepada semua pejabat, jadilah pejabat yang mengarahkan dan mengedukasi masyarakat supaya menjadi lebih baik, bukan menjadi contoh yang tidak baik. Dalam waktu dekat pejabat yang seperti itu saya kasi parkir,” ujar Waran.
Kelakuan dan perilaku seperti ini yang menyebabkan Pemkab Mansel bisa tidak menerima WTP dari BPK. Sudah meminta jabatan dan sudah diberikan kepercayaan tetapi sebaliknya bekerja tidak sesuai petunjuk. Harusnya menjadi pilar dan pejabat yang baik kepada masyarakat.
Waran menyatakan, sebagai pejabat dan seorang pimpinan, harus berbicara tegas seperti api yang menyala-nyala supaya dapat merubah karakter pegawai itu sendiri.
Akhir sambutannya, Waran menyatakan, ibadah syukur HUT ke-10 Kabupaten Manokwari Selatan tahun ini dilaksanakan sesederhana mungkin sesuai dengan kondisi situasional dan kemampuan keuangan daerah. Kabupaten Mansel adalah rumah bersama bagi semua suku-suku nusantara dan piring makan bersama dalam menata serta menuntun masyarakat ke arah pembangunan yang lebih sejahtera. [BOM-R4]
