WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan (Papeg) menyiapkan lahan kurang lebih seluas 42 hektare untuk membangun instansi vertikal atau instansi pusat.
Instansi vertikal di antaranya Polda, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta kantor wilayah atau kanwil kementerian lainnya di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya, Papeg.
Gubernur Papeg John Tabo dalam keterangan tertulis di Wamena, Minggu, mengatakan sebagai daerah otonomi baru (DOB) pihaknya juga harus memikirkan untuk menyiapkan lokasi bukan hanya untuk perkantoran gubernur tetapi juga untuk kantor vertikal.
“Kami sudah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 42 hektare, lokasi tanahnya sudah kami bayar di Wouma. Nanti pembagiannya tinggal di atur supaya semua instansi vertikal memperolehnya,” katanya.
Menurut dia, penyiapan lahan untuk instansi vertikal atau instansi pusat yang ada di daerah sangat penting dalam mendukung dan menyeimbangkan jalannya pembangunan di daerah.
“Kehadiran instansi vertikal sangat penting dalam mendukung terlaksananya sistem pemerintahan yang baik dan optimal di Papua Pegunungan,” ujarnya.
Dia menjelaskan untuk pembangunan perkantoran organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya.
“Untuk OPD teknis belum kami putuskan tetapi masyarakat telah menawarkan lokasi di Distrik Kurulu, daerah Tanah merah ke arah bawah,” katanya.
Dia menambahkan untuk Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Pegunungan direncanakan dibangun di Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya.
“Kenapa kami pecah perkantoran tingkat provinsi, supaya semua sisi utara, selatan, barat dan timur ada pusat pemerintahan untuk membantu mama-mama dalam berjualan tidak perlu datang ke kota, karena hasil buminya akan dibeli oleh aparatur sipil negara (ASN) serta ekonomi dapat berputar di daerah itu,” ujarnya.
Sementara untuk kantor Gubernur dan DPR Papua Pegunungan, kata dia, dibangun di Kebun Biologi LIPI, Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya. (ANTARA)
