Manokwari, TP – Sekretariat DPR Papua Barat telah mengambil langkah – langkah untuk menindaklanjuti aspirasi pimpinan dan anggota DPR Papua Barat terkait pembangunan gedung kantor DPR Papua Barat yang representatif.
Sekretaris DPR Papua Barat, Frengky K. Muguri membenarkan bahwa, pihaknya telah bertemu dan sekaligus melakukan koordinasi bersama pemilik hak ulayat guna menyepakati rencana pembelian lahan untuk pembangunan gedung kantor DPR Papua Barat.
Dikatakan Muguri, lahan yang direncanakan untuk dipakai membangun gedung Kantor DPR Papua Barat berdekatan dengan Kantor BKKBN Provinsi Papua Barat atau tepatnya kurang lebih 200 meter dari lahan Korpri Provinsi Papua Barat yang beralamat di Kompleks Arfai Perkantoran.
“Saya sudah komunikasi langsung dengan pemilik lahan atau pemilik hak ulayat yang merupakan anggota DPR Papua Barat. Pemilik lahan bersedia melepaskan lahan seluas 5 hakter. Jadi, dari perhitungan kita mungkin sekitar 3 hektar yang akan kita gunakan untuk pembangunan kantor, mungkin kedepan lahannya akan ditambah tetapi masih dalam tahap pembicaraan,” kata Muguri yang dihubungi Tabura Pos melalui sambungan teleponnya, Jumat (10/12/2021).
Untuk anggaran, kata Muguri, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan anggarannya, sudah diusulkan pasca peristiwa 19 Agustus 2019 lalu.
“Saya belum bisa menyebutkan nilai anggaran yang diusulkan ke Pemerintah Pusat. Karena, saya akan melakukan koordinasi ke pemerintah pusat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat untuk mengatahui prosesnya sudah sejauhmana, anggaran ini diperuntukan untuk pembangunan fisik,” terang Muguri.
Dikatakan Muguri, pihaknya menargetkan agar di tahun anggaran 2022 mendatang, sudah ada proses pembebasan lahan dan sekaligus proses pembangunan gedung kantor DPR Papua Barat.
Sebab, tambah Muguri, lahan pembangunan gedung kantor DPR Papua Barat sudah tersedia dan mekanisme pembebasan lahan sudah diakomodir oleh instansi teknis. Tinggal, pembangunan fisik saja.
“Sementara kami sudah bicara dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan kita akan segera koordinasi ke Kementerian Keuangan,” tandas Muguri.
Untuk diketahui, sebelumnya, aspirasi DPR Papua Barat untuk pembangunan gedung kantor DPR Papua Barat disampaikan langsung juru bicara gabungan fraksi DPR Papua Barat saat Rapat Paripurna penetapan APBD Papua Barat Tahun Anggaran 2022 dan Non APBD Inisiatif Pemerintah Daerah dan DPR Papua Barat, baru – baru ini. [FSM-R4]
