Bintuni, TP– Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) selaku Fraksi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni pada prinsipnya mendukung 4 Raperda Non APBD yaitu Raperda Pembangunan Industri Kabupaten Teluk Bintuni, Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda Pembangunan Kepemudaan serta Raperda Pendidikan Bebas Biaya.
Romilus meminta agar Raperda pendidikan bebas biaya tidak serta merta langsung disahkan tetapi harus ada kajian dan pertimbangan-pertimbangan. “Makanya saat penyampaian pandangan umum Fraksi Nasdem kami mohon agar Raperda Pendidikan Bebas Biaya tersebut ditunda untuk dikaji lebih dulu dan bukan kami tolak.
Sebab ada pokok-pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dalam Raperda Pendidikan Bebas Biaya tersebut dimana harus ada kategori atau klasifikasi untuk siapa.
Dan tidak mungkin pendidikan bebas biaya itu diberikan kepada orang yang mampu seperti orang yang datang berinvestasi di Bintuni itu anak-anaknya tidak perlu mendapatkan pendidikan bebas biaya.
Sebab tidak mungkin anaknya yang sekolah di Bintuni harus dibebas biayakan tentunya ini tidak bisa dilakukan karena telalu memberatkan biaya daerah.
Makanya kami dari Fraksi NasDem meminta supaya ada kategori atau klasifikasi pembebasan biaya pendidikan warga Bintuni yaitu untuk kategori A seperti apa dan kategori B seperti apa dan seterusnya,” ungkap Ketua Fraksi NasDem DPRD Teluk Bintuni Romilus Tatuta kepada media ini pekan lalu saat dikonformasi di Bintuni.
Ketua Fraksi Pemerintah itu juga menegaskan bahwa yang seharusnya menerima pendidikan bebas biaya itu harus orang-orang yang tidak mampu. Karena kalau orang mampu maka uang kita diambil oleh mereka secara cuma-cuma.
“Dengan adanya pendidikan bebas biaya maka dipastikan akan terjadi pertambahan penduduk di Bintuni karena orang tahu di Bintuni pendidikannya bebas biaya maka orang dari sekitar Papua dan Papua Barat akan berdatangan ke Bintuni untuk turut menikmati pendidikan bebas biaya ini.
Dimana orang tentunya akan datang numpang buat KTP di sini serta juga datang karena mereka mau hidup atau tinggal di Bintuni dan akan mempengaruhi semua sektor.
Makanya kami dari Fraksi NasDem meminta supaya Perda bebas biaya itu dikaji kembali sebab 20 persen dari Pagu APBD Kabupaten Teluk Bintuni diperuntukkan untuk bidang pendidikan agar yang tidak mampu juga bisa mengenyam pendidikan dan tentunya dengan adanya pendidikan bebas biaya itu akan memberatkan APBD apabila penerimanya tidak diklasifikasikan.
Dan saya usulkan kalau bisa yang mendapatkan bantuan pendidikan bebas biaya itu adalah pertama kategori A yaitu anak-anak 7 Suku Teluk Bintuni, kemudian kedua kategori B yaitu orang asli Papua yang datang dari luar Bintuni dan hidup serta tinggal di Bintuni.
Lalu ketiga kategori C yaitu orang yang datang dari luar Papua dan hidup puluhan tahun di Bintuni kemudian anak-anak mereka lahir dan besar di sini tentunya juga ikut menikmati yang namanya pendidikan bebas biaya itu,” sebut Romilus.
Anggota DPRD Teluk Bintuni itu juga menyebutkan bahwa Perda tentang pendidikan bebas biaya harus dikaji kembali dan secara teknis lewat peraturan bupati (Perbub) yang didalamnya ada clausal pasalnya yang nanti diatur dan pemerintah harus perhatikan itu.
“Perbubnya juga harus mendapat pertimbangan dari Bupati maka kita harus duduk bersama-sama nanti Perbubnya yang akan menjelaskan tentang pendidikan bebas biaya seperti apa?.
Jadi banyak hal yang akan kita pertimbangkan dan jangan lihat hanya dari satu sektor atau satu sisi ataupun satu arah saja. Tetapi harus semua hal kita pertimbangkan. Karena akan mempengaruhi semua hal di Bintuni dengan adanya pendidikan bebas biaya ini,” terang Romilus.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Teluk Bintuni itu itu juga mencontohkan kalau pendidikan bebas biaya itu diterapkan di kabupaten Teluk Bintuni maka pertama akan berdampak pada jumlah penduduk yang akan bertambah besar karena orang tahu di Bintuni pendidikan bebas biaya maka secara non teknis orang akan berdatangan ke Bintuni.
“Kemudian kedua untuk bidang pendidikan sesuai Undang-Undang itu 20 persen berasal dari Pagu APBD diperuntukkan untuk pendidikan. Jadi kalau APBD kita misalnya 2 Trilliun maka kita harus siapkan 400 milyar untuk pendidikan dan tentunya akan sangat memberatkan kalau semua orang mendapatkan pendidikan bebas biaya tanpa ada klasifikasi atau kategori siapa-siapa yang pantas menerimanya,” pungkas Romilus. [ABI-R4]
