Ransiki, TP – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Manokwari Selatan telah disepakati dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Mansel. Nilainya berkisar pada angka Rp. 618 miliar.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mansel, Hengky V. Tewu saat dikonfirmasi wartawan perihal tahapan APBD 2022 Kabupaten Mansel baru-baru ini.
Sesuai tahapan realisasi anggaran, Hengky Tewu mengatakan, belum dapat langsung dilakukan penyerapan. Pasalnya, dokumen APBD TA 2022 kabupaten Mansel masih melalui tahapan evaluasi di Pemprov Papua Barat.
“APBD 2022 memang sudah selesai dan sudah ada kesepakatan dengan DPRD. Namun masih ada proses evaluasi di provinsi. Kalau provinsi evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Masuk evaluasi dan penetapan,” terang Sekda.
Sekda memperkirakan, minggu depan, Pemkab Mansel baru mendapatkan giliran jadwal dari provinsi untuk evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi, maka akan diberikan nomor registrasi pada Perdanya dan dapat disahkan.
Ditanya program prioritas yang terakomodir dalam dokumen APBD, Hengky Tewu mengatakan, bahwa Pemda Mansel masih focus pada pembangunan kantor Bupati dan DPRD Manokwari Selatan.
Selebihnya, Hengky Tewu melanjutkan focus pada pembiayaan kegiatan belanja pegawai dan belanja wajib. “Selain itu kemarin ada tambahan antisipasi gaji PNS. Dan rencananya 2022 untuk penambahan alokasi gaji PNS. Jadi tahun ini focus pada 2 kantor dan selebihnya pembiayaan kegiatan belanja pegawai dan belanja wajib,” jelas Hengky Tewu.
Apabila ada terdapat kegiatan penting namun bisa ditunda, Henky Tewu mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kegiatan tersebut dapat ditunda dan akan memperioritaskan pada kegiatan yang lebih urgen. “Kegiatan penting tapi masih bisa ditunda maka bisa ditunda,” jelasnya.
Ia mengakui, jika dalam 2 tahun anggaran, asumsi yang dipatok kurang tepat. Hal itu disebabkan karena masa pandemic Covid-19. Oleh sebab itu, ungkap dia, apabila ada dana transver tidaklah langsung diterima begitu saja, karena di pertengahan jalan bisa saja dialihkan kekegiatan lain yang lebih urgen, misalnya refocusing anggaran akibat Covid-19. “Penanganan covid jadi kunci stabilitas ekonomi,” singkatnya.
Sekda Hengky Tewu menambahkan, untuk penanganan covid-19, salah satunya vaksinasi, sebenarnya sudah menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, baik itu reagen maupun vaksinnya. Pemda hanya menanggung penerapan disiplin prokesnya, misalnya penyediaan handsanitiser dan masker. “Vaksin itu sudah dibagi. Pusat yang berikan pengadaan logistic. Vaksin, dan distribusi vaksinanya, suntik dari pusat. Yang melekat dikita seperti handsanitizer dan masker gitu,” ucapnya. [BOM-R3]
