Manokwari, TP – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Papua Barat menggelar Deklarasi Janji Kinerja dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 di Aula Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Kamis (13/01).
Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Papua Barat, Slamet Prihantara dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Papua Barat berusaha membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, setelah bertahun-tahun berada di zona nyaman dan terlena dengan mental ingin dilayani.
“Mari kita sudahi semua itu, bongkar kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Kita sekarang sudah saatnya harus memiliki mental melayani. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” ucap Slamet.
Menurutnya, Kanwil Kemenkumham Papua Barat memiliki komitmen yang jelas sehingga sudah sepatutnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seluruh satuan kerja, wajib berproses membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2022 ini apalagi dengan era revolusi industri 4.0 saat ini, dimana masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat dan berkualitas.
Kepercayaan publik hanya dapat diperoleh melalui kerja keras dan disitulah peran Kemenkumham sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan akselerasi dan perbaikan pelayanan publik berkelanjutan dan berkesinambungan, serta melakukan inovasi terbaik dan cara kerja baru untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis.
Diterangkan Slamet, deklarasi janji kinerja yang lakukan hari ini adalah sebagai bentuk penguatan internalisasi tata nilai profepesional, Akuntabel, Singergi, Transparan dan Inovatif (PASTI), dan Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK) diseluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Untuk meraih apa yang telah dicita-citakan tersebut, Slamet mengajak kepada seluruh satuan kerja untuk mendisiplinkan diri, kosisten dan komitmen, sebab Slamet meyakini bahwa orang yang terbiasa terikat dengan komitmen akan memperoleh kepercayaan, dan kepercayaan itulah modal utama dalam hidup, tidak terkecuali dalam membangun Zona Integritas.
“Jika kita merasa tidak terikat dengan komitmen memanglah enak. Nyaman. Tidak ada tekanan. Tidak Stres. Tapi lantas, untuk apa hidup jika tidak memiliki komitmen,” jelasnya.
Deklarasi janji kinerja ini bukan awal, apalagi akhir dari perjuangan. Seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat sudah memiliki modal dalam membangun Zona Integritas. Untuk itu, modal tersebut harus diigunakan untuk terus merawat apa yang sudah dibangun sebelumnya di tahun 2021.
“Siapapun pegawainya, siapapun pejabatnya, semuanya punya kewajiban menjalankan dan mensukseskan pembangunan zona integritas demi tumbuh kembang organisasi yang kita cintai ini,” ujarnya.
Hal ini sudah menjadi konsekuensi yang harus dijalani sebagai bagian dari Kanwil Kemenkumham Papua Barat yakni, bekerja cepat, tepat dan terukur.
“Jika tidak mampu dengan konsekuensi tersebut, silahkan tanggalkan identitas sebagai bagian dari Kanwil Kemenkumham Papua Barat,” tegasnya.
Slamet menekankan Kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat bahwa hal terpenting dalam pembangunan zona integritas bukan semata untuk meraih predikat WBK dan WBBM. Melainkan keterlibatan dalam proses membentuk dan membangun pola pikir dan budaya kerja melayani, bukan ingin dilayani, sehingga Reformasi Birokrasi yang telah berjalan di tubuh Kementerian Hukum dan HAM dapat semakin banyak melahirkan sumber daya manusia yang profesional, berkinerja tinggi dan berintegritas.
“Karena kita sudah mendeklarasikan janji kinerja maka saya sebagai Kepala Kantor Wilayah berharap semua jajaran di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat untuk tetap menjaga konsistensi dalam memenuhi janji yang telah diikrarkan pada hari ini, karena konsistensi adalah pondasi kuat bagi kita untuk memiliki integritas diri yang tinggi,” tandasnya.
Serangkaian acara ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja, penandatanganan komitmen zona integritas dan penyerahan plakat. Hadir dalam acara ini perwakilan Ombudsman RI Papua Barat, perwakilan dari Kodam XVIII Kasuari, perwakilan dari Polda Papua Barat, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dan sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Papua Barat serta Kanwil Kemekumham Papua Barat. [AND-R3]
BACA SELANJUTNYA : https://taburapos.co/2022/01/14/bpk-ri-serahkan-lhp-keuangan-7-kabupaten-kota-di-papua-barat/
