
Manokwari, TP – Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua kembali berunjuk rasa menolak pembentukan daerah otonom baru di tanah Papua, di Jl. Gunung Salju, Amban, Manokwari, Selasa (8/3).
Unjuk rasa dengan keterlibatan puluhan mahasiswa itu diadakan dengan menggelar orasi bergantian dan menyebarkan selembaran kertas. Pelaksanaan unjuk rasa ini dikawal aparat kepollisian, sekaligus melakukan pengaturan arus lalu lintas.
Koordinator lapangan aksi unjuk rasa, Agung Yual menyampaikan, aksi ini merupakan aksi damai dari solidaritas mahasiswa dan rakyat Papua yang kembali turun jalan untuk menyampaikan aspirasi menolak pembentukan DOB.
Unjuk rasa dilakukan untuk kedua kalinya, karena dalam penyampaian aspirasi pertama, ditemukan ada kekeliruan, dimana rupanya perihal DOB tetap dilanjutkan.
“Sasaran aksi kami hari ini adalah DPR Papua Barat, tetapi kami tidak berhasil bertemu karena satu alasan, sehingga kami akan membubarkan diri. Tapi ingat, aspirasi ini masih tetap hidup dan kami akan kembali turun menyampaikan aspirasi penolakan terhadap pembentukan DOB,” kata Yual dalam orasinya.
Pengunjuk rasa lain menyampaikan, pembentukan DOB bukan menjadi solusi bagi tanah Papua, tetapi disinyalir untuk kepentingan pemerintah dan negara yang bertujuan menghadirkan ruang atau lahan bagi kaum kapitalis untuk merampas kekayaan yang ada di tanah Papua serta membiarkan masyarakat imigran masuk.
Selain itu, aksi penolakan pembentukan DOB terus dilakukan karena keinginan masyarakat Papua untuk hidup damai di atas tanahnya sendiri, layaknya masyarakat lain untuk hidup tenang di atas tanahnya masing-masing.
Oleh sebab itu, mereka meminta agar pemerintah berhenti menjadi seperti lalat atau nyamuk yang memimpin di atas tanah Papua. ia menegaskan, pihaknya tidak pernah memusuhi pemerintah, atau TNI-Polri, tetapi sistem kapitalis kolonisme di atas tanah Papua.
Menurutnya, orang Papua memiliki toleransi besar, itu ditunjukkan dengan menerima siapa pun yang datang. Mereka menyatakan telah menolak DOB melalui penyampaian aspirasi di muka umum, begitu juga dengan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid 2 melalui PRP.
Menurutnya, apa yang terjadi akan dinikmati para elit politik dan pemerintah dan Indonesia akan terus menjadi jembatan bagi kamu imperalis dan liberalis. Itu terbukti dengan hadirnya beberapa perusahaan di tanah Papua yang dimiliki orang asing.
Untuk itu, ia meminta agar Presiden, Joko Widodo membuka ruang untuk PBB turun di atas tanah Papua agar orang Papua bisa segera mendapat keadilan dan adanya pemekaran itu hanya menutupi semua kejahatan terhadap orang Papua.
“Itu hanya kepentingan elit politik tanpa ada aspirasi masyarakat. Hari ini ruang demokrasi kami dibungkam, hari ini kami ingin longmarch, tapi jika itu dibatasi, maka kami akan tutup jalan. Hari ini lanjutan aksi kemarin, aksi ini hanya aksi damai,” katanya.
Sementara Kapolres Manokwari, AKBP Parasian H. Gultom mengatakan, kehadiran polisi hanya untuk memberikan pengamanan. Alasan polisi tidak memberikan ijin longmarch terhadap pengunjuk rasa karena pertimbangan masyarakat umum.

“Kalau longmarch nanti bisa berdampak pada kepentingan umum. Karena tentu akan menghambat jalan dan dampaknya aktivias masyarakat terganggu,” kata Kapolres kepada para wartawan di lokasi aksi.
Ia menambahkan, dalam pengamanan aksi unjuk rasa ini melibatkan personel dari Polres Manokwari dibantu Sabhara dan Satbrimob Polda Papua Barat.
Dia mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pengunjuk rasa yang telah melakukan aksi secara damai dengan situasi tetap aman dan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar.
Dari pantauan Tabura Pos, unjuk rasa dimulai pukul 08.00 WIT pada pukul 13.00 WIT, para pengunjuk rasa membubarkan diri.
Dalam aksi unjuk rasa ini diwarnai negosiasi antara pengunjuk rasa yang hendak melakukan longmarch menuju Kantor DPR Papua Barat, tetapi ditolak aparat kepollisian.
Lantaran tidak mendapatkan izin longmarch, para pengunjuk rasa menduduki ruas Jalan Gunung Salju, Amban, Manokwari sembari menunggu kehadiran pihak DPR Papua Barat.
Namun, pihak DPR Papua Barat tak kunjung datang menemui para pengunjuk rasa dengan alasan sedang melakukan reses. Dengan demikian, para pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri secara aman dan tertib. [AND-R1]