“kekurangan dalam penyelenggara Otda bukan typical Papua dan Papua Barat, tetapi di seluruh Indonesia,”
Manokwari, TP – Adanya usulan beberapa Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua Barat, menuai pro dan kontra.
Ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan adanya DOB dengan alasan hanya akan menguntungkan segelintir elit politik dan belum siapnya Sumber Daya Manusia (SDM).
Ahli Hukum Tata Negara, Margarito Kamis berpendapat, menyanyangkan masih ada pemikiran seperti itu dalam mengahadirkan pemekaran di Papua Barat.
Menurutnya, pemekaran beberapa DOB di Papua Barat justru merupakan sebuah keuntungan bagi masyarakat karena daerahnya akan berkembang.
“Sekarang begini deh, masyarakat di Papua Barat merasa hadirnya Pemerintah Porvinsi Papua Barat bermanfaat atau tidak, pasti adakan jadi kenapa musti ditolak pemekaran DOB ?” kata Margarito Kamis kepada Tabura Pos via telepon saat dimintai tanggapannya, Kamis (10/3).
Menurutnya, masyarakat Papua Barat pasti sudah merasakan faedah atas hadirnya Provinsi Papua Barat, salah satunya adalah mengalirnya dana Otonomi Khusus (Otsus) yang digunakan untuk pembangunan maupun pengembangan SDM.
“Anda pasti sudah merasakan faedah dari Otonomi Khusus atau penambahan provinsi, lah sekarang mau ditambah lagi DOB kenapa harus ditolak,” jelasnya.
Bagi Margarito, dengan bertambahnya DOB di Papua Barat, maka pelayanan kepada masyarakat, penyedian layanan yang dibutuhkan masyarakat semakin beragam dan dekat kepada rakyat terutama yang di kampung-kampung.
Menurutnya, yang perlu dilakukan Pemprov Papua Barat adalah meyakinkan pihak-pihak yang menolak bahwa pemekaran DOB untuk kesejahteraan bersama.
“Kalaupun nanti ada kurang sana sini, itu terjadi di seluruh Indonesia bukan hanya di Papua Barat. Kekurangan-kekurangan dalam penyelenggara Otonomi Daerah bukan typical Papua dan Papua, tetapi di seluruh Indonesia,” pungkas Ahli Hukum Tata Negara ini.
Margarito menyarankan, agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, dapat mejelaskan manfaat adanya DOB kepada masyarakat.
“Kalau tambah satu DOB maka dana yang akan sampai ke daerah tambah banyak, maka masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan dan mendapatkan uang itu tambah banyak,” ujar Margarito. [SDR-R4]
