Manokwari, TP – Komisi II DPR Papua Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) komisi ke Batu, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada masa sidang pertama Tahun Anggaran 2022.
Dalam kunker itu, Komisi II mengunjungi Balai Besar Pelatihan Pertanian dan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi II DPR Papua Barat, Fredrik F.A. Marlissa menjelaskan, kunker Komisi II dilakukan bersama Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kepala Balai Pembibitan Papua Barat sebagai mitra kerja Komisi II.
“Kita ke Balai, sehingga banyak orientasinya pada pengembangan SDM (sumber daya manusia). Lewat kunker ini, kita ingin berkoordinasi dan membangun kerja sama untuk mengembangkan para petani maupun peternak lokal. Kita mau kembangkan, bagaimana cara budidaya, ada pendamping hingga ke pasar. Ini yang menjadi fokus kami,” tandas Marlissa yang dihubungi Tabura Pos via ponselnya, belum lama ini.
Diungkapkannya, ada balai di Papua Barat, tetapi memang dalam hal pembiayaan dan infrastruktur belum siap, karena memang diakui membutuhkan anggaran setelah melakukan koordinasi ke Malang.
Menurut Marlissa, selama kunker ke Balai, mereka sangat proaktif, apalagi tugas Balai meliputi beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Papua Barat.
Ia berharap, hasil dari kunker ini bisa membangun suatu persepsi dan kerja sama untuk melihat UPT (Unit Pelaksana Teknis) pertanian maupun peternakan supaya meningkatkan pelatihan.
“Persoalannya, kita lebih fokus ke budidaya, sedangkan budidaya ini membutuhkan ketrampilan dan SDM yang andal. Dalam hal pertanian dan peternakan, memang membutuhkan proses panjang, harus ada suatu perubahan mindset dan pendampingan, tidak hanya didampingi saja, tetapi bagaimana proses sampai akses ke pasar,” papar Marlissa.
menurut Ketua Komisi II, jika melihat sumber daya alam di Papua Barat yang sangat luar, maka pertanyaannya, apakah pemerintah mau fokus, bukan hanya pada program, tetapi juga anggaran.
“Jadi, manajemen pertanian dan peternakan harus ada. Memang kalau kita lihat semuanya sederhana, karena diberikan begitu saja dan dilepas. Seharusnya, ada pendampingan sampai ke pasar. Itulah yang dilakukan di sini (Malang, red),” kata Marlissa.
Di samping itu, jelas Marlissa, dibutuhkan sinergitas antarkelembagaan, sehingga dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang OPD (organisasi perangkat daera) terkait untuk membangun persepsi dan sinkronisasi program demi kepentingan masyarakat di Papua Barat.
“Nanti setelah kita balik, kita akan undang OPD teknis, mitra kerja kita untuk bersama membahas program untuk dirumuskan dan dimasukkan dalam usulan program Tahun Anggaran 2023 pada musrembang,” tandas Marlissa. [FSM-R1]
