Manokwari, TP – Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran mengakui bahwa harga sejumlah bahan pokok (bapok) sampai saat ini belum stabil, terutama minyak goreng. Selain harganya yang melambung tinggi, keberadaannya juga langka di pasaran.
Disamping kondisi ekonomi yang begitu sulit, kondisi politik Indonesia juga seakan ‘goyah’ akibat banyaknya isu, terutama soal jabatan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) 3 periode sehingga turut mempengaruhi kondisi keamanan maupun ekonomi nasional.
Tidak ingin kondisi Negara hingga daerah terus berlarut, Bupati Waran mengatakan, bahwa Presiden RI, Jokowi telah meminta supaya para kepala daerah lebih focus untuk menata kondisi ekonomi daerahnya masing-masing.
Presiden Jokowi meminta, supaya para kepala daerah tidak terpengaruh dengan masalah politik. Namun, lebih focus pada perbaikan ekonomi.
“Memang itu bukan masalah local saja, ini nasional. Ini salah satu dampak dari perang antara Ukraina dan Rusia. Dari adanya gejolak ini telah berimbas ke kondisi ekonomi dan menyebabkan beberapa Negara perlu mewaspadinya. Pak Presiden pun sudah mengatakan jangan kita sibuk dengan pemilu, baik itu Pilkada, Pileg maupun Pilpres yang tiga periode,” ucap Waran kepada wartawan usai menghadiri pelantikan Wakil Bupati Maybrat di Manokwari, Jumat (8/4).
Waran melanjutkan, Presiden meminta agar para kepala daerah turut membantu menata ekonomi bangsa guna membantu mengangkat apa yang menjadi kesusahan masyarakatnya, terutama dalam masalah sembako saat ini, menjelang peringatan Hari Raya Paskah dan Hari Raya Idul Fitri.
Dikatakan Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat ini, bahwa saat ini pemerintah sedang berembuk dengan kementerian terkait, hingga tingkat gubernur, bupati dan wali kota serta tingkat di daerah untuk saling bekerjasama memberikan masukan dan saran atas kondisi daerahnya masing-masing, khususnya soal tingkat kemahalan sembako di pasaran.
“Ini yang menjadi perhatian pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga ke tingkat kabupaten/kota maupun kampung. Presiden melalui Mendagri juga telah menghimbau kepada kami para kepala daerah bupati dan partai khususnya PDI supaya melakukan konsolidasi dan melihat langsung apa yang dirasakan di setiap daerah. Apakah sama atau ada perbedaan,” ujar dia.
Melalui konsolidasi hingga ke tingkat daerah tersebut, segala informasi kondisi di daerah diminta untuk dilaporkan secara berjenjang melalui struktur partai baik anak ranting, DPC hingga DPD dan pemerintah melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR/DPRD.
Selanjutnya, fraksi-fraksi tersebut nantinya yang bisa menindaklanjutinya ke pemerintah daerah dan pemerintah melalui anggaran yang ada dapat menyesuaikan dengan komisi daerah masing-masing, supaya kelangkaan dan kemahalan harga bapok bisa teratasi. [RYA-R3]
