Manokwari, TP – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK – RI) Perwakilan Papua Barat memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021 atas
Opini WTP ini disampaikan pada Rapat Paripurna Istimewa DPR Papua Barat di Aston Niu Hotel Manokwari, Selasa (10/5/2022) malam oleh anggota VI BPK – RI Perwakilan Papua Barat, Tius Lustry Lana kepada Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.
Opini WTP ini menambah prestasi Pemprov Papua Barat, karena merupakan kali ke delapan (8) Pemprov Papua Barat mendapatkan opini WTP secara berturut-turut dari BPK RI Papua Barat terhitung sejak 2015 hingga 2021.
Meski opini WTP, namun BPK – RI masih memberikan sejumlah catatan kepada Pemprov Papua Barat untuk berupaya melakukan perbaikan pengelolaan keuangan pemerintahan dan dapat menekan angka kemiskinan dan tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pada kesempatan ini, Gubernur Papua Barat, Dominggus menyampaikan apresiasi kepada BPK – RI Perwakilan Papua Barat yang telah menyampaikan hasil pemeriksaan LKPD Pemprov tahun 2021. Untuk catatan rekomendasi yang diberikan, Gubernur mengatakan, akan memperbaiki pada pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan catatan rekomendasi dari BPK – RI.
“Predikat WTP 8 kali berturut – turut bagi kami ini cukup mengembirakan bagi kita, atas nama gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan OPD, karena kita telah bekerja keras mewujudkan laporan keuangan dengan baik meskipin masih ada kekurangan,” terang Mandacan.
Tentunya, opini WTP ini menjadi kado special bagi masyarakat dan Gubernur Provinsi Papua Barat khususnya, yang masa jabatannya akan berakhir pada 12 Mei 2022, sesuai dengan periodesasi masa jabatan Gubernur Papua Barat 2017-2022.
Hadir dalam rapat paripurna ini, Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, Forkopinda, anggota DPR – PB, staf BPK – RI serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov PB. Rapat Paripurna Istimewa yang dipimpin Wakil Ketua III DPR Papua Barat, Jopy Fonataba yang beragendakan tentang penyampaian LKPD tahun anggaran 2021 oleh BPK – RI. [FSM-R3]
