Ransiki, TP – Aksi pemalangan terhadap fasilitas pemerintahan di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), kembali terjadi pada Selasa (12/7) pagi.
Kali ini, pemalangan dilakukan oleh mantan aparat Kampung Sabri di pintu masuk kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mansel dengan menggunakan kayu dan papan bekas.
Pemalangan yang dilakukan mantan Kepala Kampung Sabri, Selvianus Mandacan, bersama sejumlah aparat kampung sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
Namun, pemalangan akhirnya dibuka beberapa jam kemudian setelah Selvianus Mandacan, menemui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mansel, Hengky V. Tewu, usia rapat internal dengan pejabat struktural di BPKAD Kabupaten, untuk menyampaikan aspirasinya.
Dihadapan Sekda Kabupaten Mansel, Hengky V. Tewu, Selvianus Mandacan menyampaikan rasa kekecewaannya kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, lantaran honor aparat kampung yang belum diterima selama 7 bulan berjalan.
Dia mempertanyakan, mengapa Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan lebih memprioritaskan pembayaran upah tenaga honorer daerah yang baru-baru bekerja, sedangkan para aparat kampung yang sudah lama bekerja dan mengabdi untuk masyarakat belum juga menerima honor.
“Kami sudah bekerja dan mengabdi kepada masyarakat sudah cukup lama, sudah 2 periode saya jadi kepala kampung tetapi untuk bayar honor kami saja dipersulit, sistem ini harus di rubah supaya kepala kampung juga rutin terima honor, supaya lebih semangat memimpin masyarakat,” kata Selvianus Mandacan dengan nada tegas sembari memukul meja di depannya.
Diungkapkannya, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan jangan terus memberi rasa kecewa kepada aparat kampung dan menjadikan kepala kampung seperti tikus basa di tunggu, sementara aparat kampung juga memiliki anak dan istri atau keluarga yang harus dinafkahi. Sambung Selvianus Mandacan, jeri payah dan kerja keras kami juga harus dihargai.
Menurut dia, yang bekerja keras dan menghadapai segala persoalan di kampung, bahkan sering menerima luapan amarah dari masyarakat adalah kepala kampung sendiri. Dengan demikian, upah kepala kampung berupa honor juga harus diperhatikan baik oleh Pemerintah daerah, karena mereka juga membutuhkan uang untuk menghidupi keluarga masing-masing.
“Masa tenaga honorer yang baru bekerja setiap bulan terima gaji honor, baru kami kepala kampung yang sudah bekerja untuk masyarakat bertahun-tahun lamanya, Kam lupa!, Itu tidak adil,” ujar Selvianus Mandacan.
Untuk itu, dirinya meminta, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan harus benar-benar memperhatikan apa yang menjadi keresahan aparat kampung terkait honor aparat kampung yang belum dibayarkan supaya segera diproses, karena jika terlalu lama maka akan menjadi masalah.
Menanggapi apa yang dikeluhkan aparat, Sekda Kabupaten Mansel, Hengky V. Tewu mengatakan, tahun ini beban pinjaman daerah terlalu banyak yang melampaui batas kemampuan anggaran, sehingga menyebabkan situasi seperti saat ini,
“Jadi kas kita begitu datang, sesudah membayar gaji langsung kas kosong karena ada pinjaman daerah yang harus dilunasi,” ucap Tewu.
Menurut dia, Pemerintah daerah mendahulukan pembayaran gaji pegawai dan OPD mendahulukan pembayaran gaji honor supaya birokrasi bisa terus berjalan karena ada orang-orang yang bekerja didalamnya, jika tidak begitu maka birokrasi bisa tersendat.
Dirinya mengaku, honor aparat kampung yang tertunda akan tetap dibayarkan oleh Pemerintah daerah jika masih terdapat anggaran di kas daerah, yang penting aparat kampung tetap sabar sambil menunggu proses karena sesungguhnya apa yang dirasakan oleh aparat kampung sepenanggungan dengan yang dirasakan Pemerintah daerah.
“Kita harus cek dulu di Bank ada duit tidak untuk bayar honor aparat kampung, pasti kita bayar, karena kita senasib dan sepenanggungan,” tukas Tewu.
Sementara itu, Sekretaris BPKAD Kabupaten Mansel, Levinus Waran meminta, supaya aparat kampung tetap bersabar menunggu proses yang sedang berjalan.
Dirinya menyatakan, masalah honor aparat kampung yang belum terbayarkan, pasti akan diselesaikan oleh pemerintah daerah.
BACA JUGA : https://taburapos.co/2022/07/13/sekda-gelar-rapat-bersama-bpkad-evaluasi-penggunaan-keuangan-dan-temuan-bpk/
“Kita tunggu transfer dana dari pemerintah pusat, karena Corona masih meningkat otomatis transfer anggaran daerah juga dipotong, negara besar saja sekarang sudah hancur, apalagi kita. Hak bapak pasti akan dibayar, tetapi caranya harus sesuai dengan prosedur penggunaan dan pencarian anggaran,” tutup Levinus Waran. [BOM-R4]
