Manokwari, TP – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum), Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia bisa memperhatikan dan memprioritaskan putra dan putri Papua.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw merincikan, ketiga nama putra dan putri asli Papua, yaitu: Willem M. Erari (Ketua Pengadilan Negeri Sorong), Berlinda Ursula Mayor (Wakil Ketua PN Manokwari), dan Carolina D.Y. Awi (hakim senior di PN Manokwari).
“Inilah putra dan putri terbaik Papua. Jika ada kesempatan dan posisi, mungkin dapat diperhatikan dan diprioritaskan oleh Bapak Dirjen Badilum, MA-RI,” kata Waterpauw di sela-sela penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Ditjen Badilum dan Pemprov Papua Barat di Aston Niu Hotel Manokwari, semalam.

Menanggapi permintaan tersebut, Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto menjelaskan, ketiga nama itu akan diperhatikan dan diprioritaskan, tetapi pihaknya akan melakukan uji kelayakan.
“Ketika hakim pindah kelas, maka kita akan melakukan uji kelayakan. Kalau dia dari ketua atau wakil ketua, tidak dilakukan uji kelayakan, tetapi yang dilakukan evaluasi bagaimana kinerjanya,” kata Myanto kepada para wartawan, semalam.
Menurut dia, dari hasil kinerja yang bersangkutan, akan menjadi kredit poin terhadap hakim tersebut. “Untuk daerah-daerah tertentu akan kita upayakan, terutama bagi putra dan putri daerah,” tandas Myanto.
Sementara Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Maxsi N. Ahoren mengatakan, sebelum Penjabat Gubernur mengumumkan nama-nama itu, pihaknya sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu.

“Inilah anak-anak Papua yang pangkatnya sudah memenuhi syarat dan mempunyai kemampuan yang luar biasa dan itu diapresiasi dan diakui Dirjen tadi,” kata Ahoren kepada Tabura Pos di Aston Niu, Manokwari, semalam.
Dikatakannya, masih ada beberapa putra dan putri Papua yang disiapkan, tetapi setelah Kantor Pengadilan Tinggi (PT) Papua Barat beroperasi, tentu membutuhkan pegawai yang cukup banyak.
“Kami akan mendorong agar iprioritaskan anak-anak Papua. Kami akan tetap mem-back up seperti afirmasi CPNS, Polri, TNI, dan lainnya. Kalau bisa, kita siapkan anggaran agar ada anak-anak Papua yang masuk di situ. Saya pikir, respon Badilum, MA sangat baik,” tandas Ahoren. [FSM-R1]