Manokwari, TABURAPOS.CO – Kurang lebih 24 pegawai dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah daerah (pemda) Manokwari, mengikuti pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintahan (PBJP) serta pendampingan probity audit di Aula Kantor Inspektorat Manokwari, Rabu (10/8).
Inspektur Manokwari, Khumaidi menuturkan, pelatihan tersebut merupakan tawaran dari KPK Korsupgah Wilayah V Papua Barat yang bekerjasama dengan Deutsche Gesellschaft Internatinale Zusammenarbeit BmBH (GIZ).
“Inspektorat hanya mengambil kesempatan dari KPK Korsupgah wilayah V dengan kerjasama bersama GIZ menawarkan untuk pelatihan dan sertifikasi barang dan jasa serta probity audit, karena penting sehingga kami pengambil tawaran ini,” ujar Khumaidi kepada Tabura Pos di kantornya, Rabu (10/8).
Menurut Khumaidi, pelatihan dan sertifikasi PBJP serta pendampingan probity audit sangat penting bagi pemerintah daerah Manokwari, sebab jumlah pejabat yang telah bersertifikasi di bidang ini masih sangat minim.
“Pejabat yang memiliki sertifikasi di bidang ini sangat dibutuhkan agar pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah Manokwari lebih baik, tepat dan menghindari, mencegah terjadinya penyimpangan,” jelasnya.
Lanjut, Khumaidi, selain mengikuti pelatihan sertifikasi, peserta juga mendapatkan pendampingan probity audit atau audit ketaatan, audit kepatuhan khususnya tentang pengadaan barang dan jasa.
Baca juga: Aparat Kampung Menjadi Tersangka Korupsi, Bupati Manokwari : Menjadi Bahan Evaluasi Pemerintah
“Sehingga etikat baik KPK dan GIZ kita ambil kesempatan itu, karena dengan kerjasama itu kita tidak banyak mengeluarkan biaya,” ungkapnya.
Khumaidi mengungkapkan, peserta yang diinginkan sebanyak 50 orang, namun yang bertahan sampai hari ini hanya sekitar 24 peserta yang terdiri dari berbagai OPD termasuk 10 pegawai dari Inspektorat.
“Setiap OPD harus punya pejabat yang sudah memiliki sertifikasi barang dan jasa agar proses pengadaan bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Khumaidi menambahkan, pelatihan dan sertifikasi ini sudah dimulai sejak Juli sampai September dengan metode online dan offline.
“Ini serentak di Papua dan Papua Barat. Khsusus untuk 10 orang dari Inspektorat bukan disiapkan untuk menjadi masuk tim pengadaan barang dan jasa, tetapi untuk sisi pengawasannya saja,” pungkasnya. [SDR-R3]
