Manokwari, TABURAPOS.CO – Panitia HUT Kemerdekaan RI ke-77 di tingkat Provinsi Papua Barat menggelar gladi bersih persiapan pelaksanaan upacara Kemerdekaan RI di Stadion Sanggeng, Manokwari, Rabu, 17 Agustus 2022.
Gladi bersih dipantau langsung Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw didampingi Asisten I Setda Provinsi Papua Barat, Roberth Rumbekwan dan Asisten III Setda Provinsi Papua Barat, Raymond Yaap.
Pada kesempatan itu, ia memberikan arahan terhadap sejumlah petugas upacara, mulai pembawa acara sampai Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), sekaligus memotivasi petugas pelaksana upacara dengan harapan mereka tetap semangat menjalankan tugas serta tanggung jawabnya.
Menurut Penjabat Gubernur, kehadirannya di Stadion Sanggeng untuk mengecek kesiapan upacara bendera dan semua petugas, baik pembawa acara, petugas pengibar bendera, dan semuanya sudah siap.
“Nanti saya dan Bapak Sekda akan bagi tugas. Jadi, di detik-detik Proklamasi, saya bertugas pagi saat pengibaran bendera, Bapak Sekda sore hari saat penurunan bendera. Demikian juga Pangdam XVIII Kasuari dan Kapolda Papua Barat, masing-masing dengan peranannya yang sudah dikasih,” rinci Waterpauw kepada para wartawan di Stadion Sanggeng, Manokwari, Senin (15/8).
Dia menilai, fasilitas pendukung di Stadion Sanggeng masih kurang, dimana sesuai arahan bulan lalu, toilet terutama.
Dikatakan Waterpauw, toilet itu penting, ternyata agak sedikit sulit karena instalasinya berada di bawah lantai, tetapi pihaknya sudah membangun tempat penampungan air untuk toilet.
“Mungkin dalam beberapa hari akan diperbaiki segera. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Ini untuk awal, nanti setelah itu baru direnovasi agar lebih representatif. Fasilitas toilet ini diharapkan dapat dipakai para tamu undangan. Toilet di bagian kanan Stadion belum baik, tapi sudah dibongkar untuk dibenahi. Saya mau cepat agar dapat dimanfaatkan,” papar Penjabat Gubernur.
Ditanya perihal anggaran pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI, ia mengatakan, dikembalikan ke OPD (organisasi perangkat daerah). Istilahnya, sambung dia, OPD yang diberikan tanggung jawab harus memanfaatkan anggaran yang ada di OPD tersebut.
Sebab, ungkapnya, berdasarkan pengalaman, anggaran-anggaran tidak terserap baik, sehingga dikembalikan ke negara akibat kesalahan mengatur.
BACA JUGA: 7 Orang Ditetapkan Tersangka, yang Lain Dikembalikan
“Inilah hal-hal dasar. Orang bilang pelayanan dasar kayak begini. Jadi, kalau kita buat perencanaan baik, program-program baik, tetapi kalau tidak menyentuh rakyat, maka tidak ada artinya,” tandas Penjabat Gubernur.
Disinggung nilai anggaran untuk pelaksanaan upacara bendera, Waterpauw menegaskan, wartawan bukan bagian untuk urusan itu, dan tidak bisa berbicara soal nilai anggaran, tetapi semangatnya.
“Saya sudah bisa baca ade punya jalan pikiran. Ade bukan seorang petugas BPK yang mengurusi itu. Urusan kegiatan seperti ini, kata orang dilakukan dengan kebijakan,” ujar Penjabat Gubernur.
Menurut Waterpauw, dirinya selaku Penjabat Gubernur mempunyai kebijakan untuk membuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Titik. Nanti pimpinan OPD yang menerjemahkan. Kalau mereka tidak sanggup terjemahkan, ganti. Negara berikan anggaran besar, Otonomi Khusus (Otsus) gagal karena salah diterjemahkan, karena semua dipakai dengan cara formal,” tandas Waterpauw. [FSM-R1]
