Manokwari, TP – Menjelang pelantikan Penjabat Bupati Sorong pada 22 Agustus 2022, pro dan kontra siapa figure yang layak memimpin Kabupaten Sorong usai masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sorong masa jabatan 2017-2022 telah bermunculan.
Masyarakat Kabupaten Sorong dari Suku Moi menginginkan, agar Karateker Bupati Sorong hingga 2024 berasal dari Suku Moi. Hal ini seperti yang disampaikan Klois Yable, salah satu Tokoh masyarakat atau yang juga Ketua Aksi Solidaritas Suku Moi Sorong menjelang penetapan Penjabat Karateker Bupati Sorong oleh Mendagri atas Usulan Pemeritah Kabupaten melalui Gubernur Papua Barat.
Menurut Yable, pada dasarnya masyarakat Moi menerima siapapun yang diusulkan dan diputuskan Mendagri. Namun, dengan satu catatan, bahwa orang tersebut haruslah dari suku Moi.
Sekaitan dengan permintaan tersebut, Yable dalam siaran persnya yang diterima Tabura Pos, Jumat (19/8) mengatakan, aksi yang akan dilakukan Sabtu (20/8) di Kantor DPRD Kabupaten Sorong adalah untuk mempertanyakan aspirasi yang telah dilakukan sebelumnya.
Dimana, lanjuy Yable, dalam aksinya mereka menuntut agar pemeritah Kabupaten Sorong mengkaderkan orang Moi untuk menjadi Sekda ke depan. Sebab, apabila hal tersebut tidak dilakukan, ia memastikan jabatan Bupati Sorong tidak akan aman karena bukan berasal dari Suku Moi.
Apabila surat penyataan sikap tersebut tidak dijawab oleh Bupati melalui Sidang Paripurna DPRD tentang APBD perubahan, Yable mengancam masyarakat Moi akan menggagalkan agenda sidang dengan berbagai macam cara.
Oleh karenanya, seru Yable, Pemerintah daerah harus memperhatikan Pengusaha Asli Papua terutama orang Moi untuk menjawab proposal yang telah diajukan agar diberikan paket pekerjaan proyek. Apabila ke 2 poin tersebut tidak dijawab oleh pemerintah daerah, ancamnya Kelompok Solidaritas Suku Moi tetap akan melakukan aksi boikot sidang dimaksud.
“Jika pemerintah tidak menjawab tuntutan yang ada maka sampai kapanpun Kelompok Solidaritas Suku Moi akan kawal dan kejar terus sampai tuntutan dijawab oleh pemerintah,” teganya.
Klois Yable, yang juga Penanggung Jawab Aksi Solidaritas Suku Moi Sorong juga memastikan dan menjamin bagi masyarakat yang tergabung dalam aksi tidak mengkonsumsi miras dan tidak akan merusak atau melakukan hal anarkis sehingga mengakibatkan situasi menjadi tidak aman.
Sebaliknya, Kelompok masyarakat aksi solidaritas Suku Moi Sorong mendukung pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan di Wilayah Kabupaten Sorong. Untuk itu pemerintah kabupaten Sorong pintanya, juga harus memperhatikan masyarakat Papua terutama suku asli Moi Kab. Sorong.
Lebih lanjut Ia mengatakan, Klois Yable juga telah menyampaikan kepada Septianus Lobat selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sorong untuk menahan emosinya dan tetap mengikuti aturan ASN.
“Dalam waktu dekat akan melakukan audiens dengan Kelompok masyarakat aksi solidaritas Suku Moi Sorong untuk mencari solusi dalam mendorong aspirasi sebelumnya agar pemerintah memasukkan dalam agenda Sidang Paripurna DPRD APBD Perubahan tahun 2022 untuk di jawab, dibahas dan ditetapkan sesuai hasil keputusan nantinya, yaitu setidaknya dapat mengakomodir 1 poin dari 10 poin tuntutan yang ada.Masyarakat solidaritas suku Moi Sorong siap mendukung dan mengawal penjabat bupati yang ditetapkan oleh Mendagri sampai pelantikan oleh Gubernur, serta tetap bangun komunikasi dengan pihak keamanan dan Pemerintah untuk menjaga situasi di wilayah Sorong tetap aman,” pungkasnya. [Rls-R3]
