MANOKWARI, TABURAPOS.CO – Sekretariat DPD Partai Gerindra Provinsi Papua Barat di Jl. Trikora, Taman Ria, dipalang para pengurus dan simpatisan, Rabu (24/8).
Pemalangan dikoordinir Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Daud Indou, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sorong Selatan, Yonatan Salambauw, dan mantan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Sorong, Hasan Sukametan.
Dalam tuntutannya, mereka meminta Ketua Umum PPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengganti Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua Barat, Mohamad Lakotani.
“Kami datang siang hari ini, palang Kantor DPD Gerindra Papua Barat, minta agar Ketua Umum DPP Gerindra meninjau kembali SK, mencopot dan ganti Ketua DPD Gerindra Papua Barat, Pak Lakotani,” kata Daud Indou di sela-sela pemalangan, kemarin.
Menurutnya, selama 5 tahun memimpin partai Gerinda, Ketua DPD tidak bisa memajukan partai, yang terjadi justru kemunduran. Kemunduran itu, sambung dia, bisa terlihat dari perolehan kursi Partai Gerindra di parlemen, baik di tingkat kabupaten dan kota, provinsi, bahkan di pusat, sama sekali tidak mempunyai perwakilan Papua Barat.
“Padahal, saat itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Papua Barat yang memiliki power, tetapi tidak bisa membuat partai ini maju, justru perolehan kursi menurun,” kata dia.
Dirinya merasa khawatir jika masih memimpin, maka Partai Gerindra tidak akan maksimal pada Pemilu 2024. Padahal, lanjut Daud Indou, Pemilu 2024 adalah momentum membangkitkan Partai Gerindra, apalagi Ketua Umum akan mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres).
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), Yonatan Salambauw mengatakan, penunjukkan Mohamad Lakotani kembali sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat, tidak sesuai AD/ART partai.
Menurutnya, pemilihan Ketua DPD tidak melalui rapat pimpinan daerah (rapimda). “Rapimda tidak pernah dilakukan, tiba-tiba beliau sudah menerima SK sebagai Ketua DPD,” katanya.
Sementara itu, menyikapi aksi pemalangan, Mohamad Lakotani mempersilakan tuntutan pergantiannya diajukan ke DPP di Jakarta.
“Silakan mereka sampaikan ke DPP di Jakarta untuk menyampaikan hal itu, tidak usah anarkhis palang kantor,” kata Lakotani yang dihubungi seorang wartawan, kemarin.
Ia mengaku akan menemui para pihak yang menuntutnya diganti, dengan harapan sekretariat bisa segera dibuka agar tidak mengganggu tahapan verifikasi Pemilu 2024.
“Besok saya akan datang dan kita minta untuk dibuka, tidak ada masalah dan keraguan sedikit pun. Kalau mau copot Lakotani, silakan ketemu Pak Prabowo minta ganti di sana,” ujar Lakotani.
BACA JUGA: DR. Peter Youngren akan Gelar Festival Persahabatan Empat Hari di Manokwari
Ditambahkannya, saat ini semua ketua DPC Partai Gerindra sudah mengantongi SK dan sedang disiapkan waktu untuk pelantikan yang direncanakan 3 September 2022.
Mantan Wakil Gubernur Papua Barat menyebut, ketua DPC Partai Gerindra dari 13 kabupaten dan kota yang tertera, yakni Ketua DPC Manokwari B. Boneftar, DPC TelukWondama, H. Mambor, DPC Mansel, A. Aiba, DPC Teluk Bintuni, A.B. Bauw, DPC Kaimana, M.N. Aituwarau.
Selanjutnya, Ketua DPC Fakfak, Untung Tamsil, DPC Sorong Selatan, Madun, Ketua DPC Kabupaten Sorong, Slamet, Ketua DPC Kota Sorong, S. Johan, DPC Kabupaten Raja Ampat, Ganjar, Ketua DPC Kabupaten Tambarauw, A. Sedik, ketua DPC Kabupaten Maybrat, V. Kambu, dan Ketua DPC Kabupaten Pegunungan Arfak, Daud Indou.
“Urusan DPC, legalitas semua sudah selesai. Sekarang tingal menunggu pengukuhan dan sedang disiapkan panitia,” katanya. [SDR-R1]
