Manokwari, TABURAPOS.CO – Sekda Manokwari, Henri Sembiring mendorong pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dapat meningkatkan kinerja, khususnya bagi delapan OPD yang diprioritaskan dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP).
Sembiring menjelaskan, MCP merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan monitoring capain kinerja program pencegahan korupsi yang dilakukan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.
Adapun delapan OPD yang menjadi fokus peningkatan kinerja MCP, diantaranya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Selanjutnya, Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pegawai (BKPP), Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan beberapa OPD lainnya.
“Memang kita sudah dua terbaik di Papua Barat, tapi jangan cepat puas, kita harus kejar sehingga lambung Kaimana,” ujar Sekda dalam rapat tersebut.
BACA JUGA: Masih Banyak ‘Dosa’ Mantan Pejabat Harus Diselesaikan Inspektorat dan OPD
Sementara itu, Inspektur Manokwari, Khumaidi menambahkan, pada 2021 capaian MCP Manokwari ada di peringkat II dengan 65,79 persen.
“Untuk semester I 2022, kita berada di urutan kedua dengan nilai 33,37 persen,” ujar Khumaidi dalam rapat itu.
Lanjutnya, Irjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong kalau bisa MCP Pemda Manokwari bisa mencapai 40 persen di akhir September bulan ini.
Menurut Khumaidi, yang dilihat dalam program MCP ini tidak hanya realisasi anggaran, tetapi juga pendapatan daerah dan tindaklanjut temuan.
“Beberapa waktu lalu saya bersama kepala BPKAD dan kepala Bapenda, dievaluasi oleh Irjen Kemendagri dan Bina Keuangan daerah serta dari kementerian keuangan, kami diminta kalau bisa mencapai 40 persen di akhir September, saya bilang semoga bisa, makanya hari ini kita adakan kumpul dalam rangka itu,” jelas Khumaidi. [SDR-R1]
