Manokwari, TABURAPOS.CO – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Yeskiel Toansiba, mempertanyakan kekosongan anggaran di kas daerah (kasda) pemerintah daerah (pemda) Pegaf yang sudah terjadi tiga sampai empat kali di tahun 2022 ini.
Dirinya mengungkapkan, mengetahui anggaran di kasda Pemda Pegaf kosong dari pihak perbankan, dan juga dari kegiatan-kegiatan yang SP2D-nya suda ada, tetapi belum bisa dibayarkan.
“Kami menyoroti kondisi kasda yang dalam tahun ini tiga sampai empat kali anggaran di kasda itu kosong, kenapa sampai bisa begitu. Dari pihak bank sampaikan SP2D belum dibayarkan karena menunggu transfer dari pemerintah,” ujarnya ketika menghubungi Tabura Pos melalui sambungan teleponnya, Kamis (15/9) malam.
Dirinya mengungkapkan, belum mengetahui secara pasti penyebab terjadi kekosongan anggaran di kasda Pemda Pegaf yang terjadi tiga sampai empat kali selama tahun 2022 ini, karena belum ada pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pegaf.
“Kami memang belum mengundang TAPD secara resmi melalui surat, tetapi secara lisan kami sudah komunikasi dengan TAPD, hanya saja, kami juga belum tahu alasan kenapa sampai kasda bisa kosong,” jelasnya.
Menurut politis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, permasalahan kekosongan anggaran di kasda, harus segara disikapi bersama antara eksekutif dan legislatif.
Karena, dengan terjadinya kekosongan anggaran tentunya dapat mengganggu jalannya pelaksanaan program kerja dan program pembangunan di Kabupaten Pegaf, tidak berjalan maksimal.
“Kita memang belum panggil, tetapi kedepan kita akan panggil TAPD, agar mendapatkan penjelasan kenapa sampai kas daerah tahun ini bisa tiga sampai empat kali alami kekosongan,” ujarnya.
BACA JUGA: Satresnarkoba Polres Manokwari Ungkap Peredaran 2,5 Kg Ganja
Dirinya berharap, pemerintah daerah dan DPRD bisa bersinergi menyikapi permasalahan ini, sehingga bisa ditemuai titik permasalahan, dan dicari jalan keluarnya maupun solusinya.
“Kesalahan ini sebenarnya ada dimana, kita belum tahu. Apakah kesalahan di pimpinan OPD karena tidak memberikan laporan ataukah kesalahan ini ada di TAPD, sehingga dengan pertemuan nanti kita semua bisa mendapatkan penjelasan untuk bersama-sama mencari jalan keluarnya,” pungkasnya. [SDR-R4]