MANOKWARI, TABURAPOS.CO– Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw menyampaikan dokumen materi KUPA dan PPAS perubahan provinsi Papua Barat TA 2022 pada rapat DPR Papua Barat masa sidang ke III tahun 2022 dalam rangka pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD TA 2022 yang dilaksanakan di Ball Room Aston Niu Hotel Manokwari, Senin (26/9) sore.
Hadir dalam rapat DPR Papua Barat ini, Penjabat Gubernur, Paulus Waterpauw didampingi, Pimpinan, Wakil Pimpinan dan para anggota DPR Papua Barat. materi KUPA-PPAS diserahkan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw kepada Wakil Ketua I DPR Papua Barat, Ranley L. Mansawan.
Dari paparan yang disampaikan Penjabat Gubernur Papua Barat, dari struktur APBD perubahan TA 2022, rencana pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan kebijakan pendapatan daerah senilai Rp. 7.118.831.589.214, yang terdiri dari PAD Rp. 577.736.146.454. Pendapatan transfer Rp. 6,539.428.562.760, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp. 1.666.880.000,-.
Sementara untuk rencana belanja daerah, Rp. 8.231.270.054.526,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 3.946.357.838.149, belanja modal sebesar Rp. 2.272.227.595.948, dan belanja tidak terduga lebih dari Rp. 60.211.559.669, dan belanja transfer senilai lebih dari Rp. 1.952.473.060.750,-.
Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran 2021 sebesar Rp. 1.112.438.465.302,-.dan pengeluaran pembiayaan nihil.
Waterpauw dalam sambutannya menjelaskan, KUPA yang dimaksudkan sebagai upaya membangun komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen tersebut diperlukan dengan pertimbangan banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, dan disisi lain adanya keterbatan sumberdaya yang dimiliki.
Oleh karenanya, pokok materi dalam kebijakan umum anggaran mencakup asumsi dasar, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Kebijakan pendapatan Provinsi Papua Barat.jumlah pendapatan yang ditargetkan pada APBD-P 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undang.
Target pendapatan daerah Papua Barat untuk perubahan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 22,61 % dari jumlah pendapatan pada penganggaran induk APBD 2022. Kebijakan belanja, adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Estimasi total belanja daerah Provinsi Papua Barat perubahan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 21 % dari jumlah belanja daerah provinsi Papua Barat APBD induk TA 2022.
Kemudian, kebijakan pembiayaan. Pembiayaan ini dibagi menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnyaa.
BACA JUGA: Dinas PRKP akan Rehab 214 Unit Rumah dan Pasang 100 Meteran Listrik Milik Warga
Sementara untuk PPAS, Waterpauw menjelaskan bahwa APBD-P Papua Barat tahun 2022 adalah instrument operasional tahunan keuangan daerah yang diperuntukan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pembangunan tersebut antara lain, difokuskan pada pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan, peningkatan infrastruktur perhubunagn, pembangunan sarana perkantoran, peningkatan kapasitas aparatur, penyiapan regulasi dan instrument kerja, upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta untuk memenuhi belanja perlindungan sosial dalam rangka menghadapi dampak inflasi.
PPAS disusun sebagai landasan penyusunan RAPBD Perubahan 2022 tetap disusun bertumpu pada kondisi kebutuhan dasar masyarakat dan realita permasalahan sosial politik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang relative sangat dinamis sejak terbentuknya provinsi Papua Barat hingga saat ini. [*RYA-R3]
