MANOKWARI, TABURAPOS.CO – Bantuan anggaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu-RI) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, senilai Rp 10,7 miliar dinilai bisa digunakan mengendalikan inflasi di Papua Barat. Hanya saja, anggaran tersebut belum diketahui peruntukannya.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat, Melkias Werinussa mengungkapkan, hingga saat ini belum ada petunjuk Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, terkait anggaran tersebut.
“Sampai sekarang belum ada arahan dari Gubernur alokasi anggaran itu untuk apa,” ujar Werinussa kepada para wartawan setelah membuka Festival Ecotourism BI Papua Barat, di MCM, Kamis (29/9).
Meskipun belum ada petunjuk, Werinussa berharap anggaran tersebut bisa digunakan untuk membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
BACA JUGA: Papua Barat Berkomitmen Menjadi Provinsi yang Mengutamakan Riset dan Inovasi dalam Membangun Daerah
Menurutnya, para pelaku UMKM harus mendapatkan apresiasi dengan diberikan suntikan dana, sebab saat ekonomi jatuh UMKM lah yang mendorong ekonomi.
“Hal itu yang akan menjadi bahan masukan untuk pimpinan, mau dipakai apa nantinya anggaran itu tergantung kebijakan pimpinan. Tapi, secara pribadi kita perlu dorong. Seperti apa bentuknya dan teknisnya kita bicarakan lagi nanti,” pungkasnya. [SDR-R3]
