Manokwari, TABURAPOS.CO – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Maxi N. Ahoren menyayangkan masih ada anggota TNI-AD rekrutmen jalur afirmasi Otonomi Khusus (Otsus) yang tidak bisa membaca dan menulis.
Dikatakannya, pemberantasan masalah buta aksara di Papua Barat menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota melalui dinas terkait.
Namun, ia mengatakan, masalah ini menjadi pelajaran khususnya MRPB, bukan hanya menyangkut masalah harga diri, tetapi juga kualitas. “Ini seharusnya menjadi perhatian di kabupaten dan kota,” katanya kepada para wartawan di Kodam XVIII Kasuari, Arfai, Manokwari, Rabu (5/10).
Ke depan, ia berharap sistem perekrutan menjadi perhatian, karena fakta di lapangan, banyak yang sudah menjadi polisi dan tentara, tetapi banyak juga yang keluar, lari, dan tidak konsisten.
“Kami akan lebih teliti secara baik lagi dalam arti pembinaan kepada adik-adik ini, tidak sekedar menjadi TNI dan Polri, karena keinginan, tetapi terlahir dari hati kita. Banyak yang masuk karena terpaksa, hanya sekedar ikut-ikutan,” ungkapnya.
Sementara itu, Pangdam XVIII Kasuari, Mayjen TNI Gabriel Lema mengakui ada beberapa orang prajurit Tamtama TNI-AD yang direkrut melalui afirmasi Otsus yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi tidak mencapai 40 persen.
“Soal 40 persen anggota Tamtama yang tidak bisa membaca dan menulis, saya ralat, bukan 40 persen itu tidak bisa membaca dan menulis, hanya ada beberapa orang saja yang memang membutuhkan, istilahnya untuk terus mendapat literasi dan sebagainya,” kata Pangdam kepada para wartawan usai memimpin upacara HUT TNI ke-77 di Kodam XVIII Kasuari, Arfai, Manokwari, Rabu (5/10).
Menurut Pangdam, mereka itu bukan tidak bisa membaca dan menulis, hanya belum lancar saja. Ditegaskannya, secara umum masyarakat mempunyai kesempatan yang sama menjadi prajurit TNI dan konfigurasi dalam kenegaraan itu yang harus dipertahankan.
Dipaparkan Lema, TNI dan Polri sejatinya Bangsa Indonesia, keberagaman dan kebhinekaan tergambar di situ, termasuk adanya kekurangan itu, dilanjutkan dalam konteks setelah rekrutmen ada proses pendidikan dimana pendidikan tidak hanya bersifat ilmu militer, tetapi juga bersifat umum.
“Jika masih ada kurangnya, itu menjadi penyelesaian di proses pendidikan. Jadi, 40 persen itu berkaitan dengan masyarakat secara umum, bukan TNI atau Polri saja, masyarakat secara umum,” katanya.
BACA JUGA: 4 Tewas, 11 Nama Pelaku Penyerangan Pekerja Proyek Jalan ‘Dikantongi’ Polisi
Oleh karena itu, kata dia, penuntasan buta aksara menjadi tugas bersama untuk menolong dan menyelamatkan masyarakat, terutama di Papua Barat.
“Kondisi masyarakat di wilayah kita secara umum masih ada 40 persen yang masih membutuhkan upaya kita bersama dalam hal literasi, salah satunya program yang kita lakukan adalah penuntasan buta aksara,” tutup Pangdam. [AND-R1]
