Manokwari,TABURAPOS.CO – Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan atau dulu disebut Provinsi Konservasi menjadi isu strategis yang akan diangkat dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Papua Barat di Kabupaten Sorong, 20-21 Oktober 2022.
Namun sayang, meski Provinsi Papua Barat memiliki klaim sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan, tetapi realita di lapangan, di beberapa wilayah tetap marak aktivitas penambangan emas illegal yang tidak bisa teratasi oleh pemerintah maupun aparat TNI dan Polri.
Menanggapi kondisi itu, Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengatakan, tidak boleh ada ilegal yang seharusnya legal, tetapi kalau terjadi seperti itu, ada aturan hukumnya.
“Sebenarnya kita sudah larang terkait tambang ilegal itu,” kata Waterpauw kepada para wartawan usai Pra Rakerda di Auditorium TP PKK Provinsi Papua Barat, Arfai, Manokwari, Kamis (13/10).
Secara terpisah, Bupati Pegunungan Arfak (Pegaf), Yosias Saroy mengakui, ada aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Kabupaten Pegaf.
Saroy mengatakan, pihaknya sudah menegur untuk berhenti, tetapi mereka justru mendapatkan tantangan luar biasa.
“Mereka sampaikan ke kita bahwa bukan kita yang kasih makan mereka, bangun rumah untuk mereka. Kasih sekolah anak-anak mereka, akhirnya, kita mau tegur untuk berhenti, memang susah,” tandas Saroy kepada Tabura Pos di perkantoran Gubernur Papua Barat, Arfai, Manokwari, kemarin.
Diutarakan Saroy, para pemodal bekerja sama dengan kepala suku dan kepala kampung, sehingga ketiga ditugaskan untuk menghentikan aktivitas illegal, pihaknya justru diancam akan dibunuh, dipanah, dan sebagainya.
Akhirnya, Bupati mengaku, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa dengan alasan ekonomi masyarakat menentang pemerintah.
“Mungkin benar juga, karena anggaran kita terbatas, ketika kita mendapatkan tantangan seperti itu, kita juga sadar. Banyak aktivitas tambang illegal di sepanjang Kali Wariori dari Manokwari sampai Pegaf dan juga sungai-sungai kecil yang ada di Pegaf,” tandas Bupati.
Dia menegaskan, sudah pasti akan terjadi kerusakan lingkungan pastinya dengan maraknya aktivitas penambangan ilegal ini. Untuk itu, kata Saroy, ketika besok terjadi kerusakan lingkungan, jangan menyalahkan dirinya dan pemerintah.
BACA JUGA: Warinussy Ungkap Ditreskrimsus Mulai Endus Dugaan Penyelewengan di KONI Papua Barat
“Dari awal kami sudah sampaikan untuk marilah urus izinnya baik-baik, sehingga ada pendapatan bagi daerah dan masyarakat tidak dibodohi oleh para pemodal yang datang dengan mengiming-imingi sesuatu,” katanya.
Menurut Bupati, dibutuhkan kerja sama pemerintah dan aparat keamanan, baik TNI dan Polri, tetapi beberapa kali aparat TNI dan Polri naik, tetapi bertentangan dengan masyarakat di lapangan.
“Ini perlu ketegasan dan komitmen kita semua untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal ini,” tandas Saroy. [FSM-R1]
