Ransiki, TP – Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Manokwari Selatan, Hengki V. Tewu, memimpin apel gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Pemkab Mansel), yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Mansel, Jumat (2/12) pagi.
Apel bersama tersebut di awali dengan olahraga bersama pimpinan dan staf serta tenaga honorer di Lingkungan Pemkab Mansel yang juga di ikuti oleh Bupati Mansel, Markus Waran.
Mengawali arahannya, Setda Kabupaten Manokwari Selatan, Hengki Tewu mengajak, mengajak staf ahli dan para asisten, pimpinan OPD dan staf untuk terus menyeimbangkan kebutuhan tubuh secara jasmani dan kepentingan tugas sebagai abdi negara dengan melaksanakan senam kebugaran secara rutin sehingga tubuh men jadi what dan optimal dalam bekerja.
“Akan menjadi sulit jika kita menjalankan tuntutan pekerjaaan yang padat dan menguras tenaga di Bulan Desember, jika tubuh tidak sehat dan kuat, karena itu kita harus menjaga dan memperjuangkan kesehatan tubuh kita dengan berolahraga dan berdoa,” ungkap Tewu.
Ia mengungkapkan, dari hasil pertemuan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten-Kota bersama KPK di Bali pekan lalu, KPK menyimpulkan bahwa korupsi paling besar berada di area perencanaan. Selain itu, pengelolaan keuangan dan penataan aset.
“Ada aset Pemerintah yang di pakai untuk urusan pribadi, itu termasuk area intervensi korupsi. DPMPTSP dan BKPSDM atau BKD juga di undang KPK karena termasuk area korupsi. Di kabupaten lain ada Bupati yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi karena menerima suap seleksi jabatan,” ujarnya.
Untuk menghidari korupsi, KPK lebih menekankan supaya Pemerintah Daerah mengutamakan langkah pencegahan dari pada terjerat hukum, sebagaimana peran dari Inspektorat di Daerah sebagai APIP. Sehubungan dengan itu, maka kegiatan OPD yang telah berjalan selama 1 tahun initiative harus di SPJ-kan dengan baik.
Ia mengungkapkan, petunjuk Bapak Bupati Mansel, Markus Waran, bahwa SP2D yang sudah berada di Bank, sudah harus segera dicairkan dengan penuh kehati-hatian supaya SP2D yang sudah dicairkan tidak lagi dicairkan ulang, karena kesalahan-kesalahan seperti itu sangat mudah ditemukan KPK, saat pemeriksaan pendahuluan oleh KPK di Bulan Januari 2023 nanti.
Pada kesempatan yang sama, Tewu mengungkapkan, hari ini DPRD Kabupaten Mansel akan mulai membuka rapat paripurna untuk membahas KUA-PPAS. Selanjutnya jika sudah ditetapkan DPRD, maka Pemkab Mansel akan kembali menyerahkan rancangan APBD induk Tahun Anggaran 2023 ke DPRD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi APBD induk.
Memasuki Bulan Januari 2023, kepala daerah akan kembali menyerahkan LPJK OPD Tahun Anggaran 2022. Dengan demikian. Kemudian, di Minggu kedua Bulan Januari 2023, TAPD sudah harus menyusun pra-rancangan RKPD 2024 sesuai dengan siklus penganggaran.
Untuk itu, Tewu menekankan, kepada semua pejabat pengelolaan keuangan di masing-masing OPD untuk segera mempersiapkan kwitansi atau bukti-bukti belanja kegiatan atau barang dan jasa untuk di SPJ-kanSPJ-kan, karena saat pemeriksaan pendahuluan KPK pasti minta ditunjukan. Terutama daftar gaji yang sudah ditandatangani.
“Ingat, 1 OPD saja yang membaut kesalahan maka laporan keuangan kita salah, pengelolaan kas Mansel bisa dinilai buruk,” tutup Tewu. [BOM]
