MANOKWARI, TABURAPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melaksanakan apel gabungan bersama 7 pemerintah kabupaten se Papua Barat.
Apel yang dilaksanakan di Stadion Sanggeng Manokwari, Senin (9/1/2023) dipimpin oleh Pj. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, dan bertindak sebagai komandan apel Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Jacob Fonataba.
Apel dihadiri oleh Bupati Teluk Bintuni, Bupati Pegunungan Arfak, Wakil Bupati Manokwari dan perwakilan dari Pemda Fakfak, Kaimana, Manokwari Selatan dan Teluk Wondama.
Mengawali amanatnya, Waterpauw bersama para bupati dan perwakilan ASN, P3K dan Honorer di wilayah Papua Barat berkomitmen memasuki tahun baru, bersepakat bersama-sama tegak lurus dan siap melaksanakan tugas pengadian yang baru.
“Kita sekarang sudah berpisah dengan teman-teman kita di Papua Barat Daya (PBD). Awalnya kita 13 kabupaten kota, hari ini kita hanya tinggal tujuh kabupaten, makanya hadir bersama 30 orang perwakilan dari tujuh kabupaten ditempat ini,” terang Waterpauw.
Oleh karenanya, Waterpauw mengatakan, sekarang sudah waktunya untuk mulai bekerja dalam lingkup lebih kecil karena Papua Barat hanya melayani masyarakat di tujuh kabupaten.
“Telah dibentuk provinsi PBD dan sekaligus dengan pelantikan penjabat gubernur. Sekarang tujuh kabupaten ini adalah wilayah pelayanan kita di Provinsi Papua Barat,” ujar Waterpauw.
Menurutnya, segala sesuatu sudah dilalui hingga Provinsi PBD sudah lahir dan pemerintahannya sudah berjalan, pembagian-pembagian hak dan kewajiban sudah diberikan termasuk anggarannya.
“Saya berharap kita tetap taat azas yang melingkupi tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemerintah. ASN pelayan rakyat, pengabdi rakyat, marilah kita manfaatkan anggaran yang ada dengan penuh bertanggung jawab,” pesan Waterpauw.
Lebih lanjut, Waterpauw mengatakan telah melakukan rapat terbatas untuk menindaklanjuti sejumlah catatan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Provinsi Papua Barat diantaranya.
Pertama, agar daerah memprioritaskan kebijakan pembangunan nasional 2023 dengan memperhatikan penangangan Covid-19 dan juga penataan new normal.
Kedua, peningkatan kesempatan kerja dengan mengaktifkan kembali BLK di setiap kabupaten kota di Papua Barat.
“BLK yang sudah ada akan dioptimalkan dan yang belum mohon dengan sangat para bupati dan sekda tolong dibahas dengan baik agar dapat dilaksanakan di daerahnya masing-masing sesuai kapasitas dan klaster wilayah masing-masing,” pesan Waterpauw.
Baca Juga:
- KPU Papua Barat Minta Dukungan Pemda Soal Perekaman EKTP
- Di Manokwari, Panglima TNI dan Kapolri Berikan Sejumlah Pesan
Ketiga, Papua Barat juga diingatkan bahwa, masih ada penyakit mulut dan kuku untuk hewan terutama sapi, dan hal penting lainnya adalah soal vaksinasi yang harus diaktifkan kembali.
“Keempat, kita diminta untuk membuat retribusi pajak. saya sudah bentuk tim percepatan yang kemarin saya perintahkan langsung di pimpinan kepada Bappeda dan Biro Hukum . Bagimana kita menyikapi hal ini,” harap Waterpauw. [FSM-R3]
