MANOKWARI, TABURAPOS.CO– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah melaunching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 pada Desember 2022. Provinsi Papua Barat, masuk dalam kategori provinsi rawan sedang.
Namun, dari 7 kabupaten, satu (1) diantaranya yakni Kabupaten Fakfak masuk dalam kategori daerah rawan tinggi. Demikian diungkapkan Komisioner Bawaslu Papua Barat, Nazil Hilme pada Coffee Morning Pemprov Papua Barat di salah satu hotel di Manokwari, Senin (9/1/2023).
Oleh sebab itu, lanjut Nazil butuh perhatian bersama untuk melakukan pencegahan agar tidak ada persoalan tentang pemilu ke depannya. Dan, apabila nantinya ada oknum aparat daerah maupun ASN yang terlibat aktif dalam politik agar dilaporkan untuk ditindaklanjuti.
Menanggapi daerahnya masuk dalam kategori kerawanan tinggi, Sekda Kabupaten Fakfak, Ali Baham Temongmere meminta perhatian dari KPU dan Bawaslu. Diakui dia, kerawanan pemilu bisa terjadi, salah satunya karena netralitas ASN.
Namun demikian, Ali Baham mengklaim sesuai hasil evaluasi ada dua capaian yang cukup menggembirakan di Pilkada sebelumnya. Pertama jumlah warga yang golput atau tidak memilih berkurang, dengan partisipasi pemilih mencapai 90 persen, dan soal perkembangan covid-19.
Diakui dia, mengenai netralitas ASN masih menjadi persoalan yang sulit karena beberapa factor, salah satunya hubungan kekerabatan. “Jadi kalau Sekda mau bumbu rica-rica bahaya juga. Ini saya bicara jujur karena ini ancaman, kita mau diam dinilai berpihak kita berpihak apalagi,” jelasnya.
Melihat kondisi tersebut, Ali Baham membutuhkan perhatian dan bersama-sama Bawaslu dapat mengoptimalisasikan peran para kepala kampung dan distrik.
Baca Juga:
“Terkadang Ketua KPU atau Bawaslu yang diangkat merasa lebih hebat dari camat atau Bupati dan semuanya. Bawaslu perlu mengawasi agar tidak ada hal aneh atau macam-macam. Dia harus bisa control jika ada pejabat yang mau bicara tentang Pemilu. Namun ini siapa awasi siapa,” keluhnya.
Untuk itu Ia berharap adanya komitmen antara penyelenggara pemilu dan aparat kampung untuk netral dalam pemilu.
Pada kesempatan ini, Sekda Fakfak juga meminta agar penyelenggara KPU segera mengusulkan soal anggarannya mengingat anggaran pemilu juga dialokasikan untuk keamanan, yakni Polres dan Kodim. [AND-R3]
