Bintuni, TABURAPOS.CO – Empat bupati, yakni bupati Bintuni, Kaimana, Fakfak, dan Teluk Wondama dan tim percepatan calon daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Tengah (PBT), kembali mengadakan pertemuan, Sabtu (11/2/2023).
Pertemuan berlangsung di gedung pertemuan Krroy, Kabupaten Kaimana itu, merupakan pertemuan yang keempat.
Dalam pertemuan itu, berbagai usulan dan saran disampaikan mengenai calon ibu kota dan mengerucut pada dua tempat, yakni Bomberay dan Kuri.
Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw dalam pemaparannya lebih mempertegas calon ibukota Provinsi Papua Barat Tengah. Kasihiw menegaskan, merah putih harga mati dan strategis tetap mempertahankan NKRI.
Kasihiw mengusulkan, agar penentuan Ibukota harus dilaksanakan di atas tikar adat dan sesuai dengan aturan pemerintahan, karena tidak mau provinsi ini akan menjadi provinsi termiskin di Indonesia.
Kasihiw juga menegaskan soal dana percepatan pembentukan DOB harus diputuskan saat ini, sehingga ada regulasinya, termasuk ada dukungan dari DPRD dari masing-masing kabupaten.
Melalui masyarakat adat dari dua kabupaten, yakni Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bintuni, mengusulkan agar letak ibukota provinsi harus berada tepat di tengah-tengah wilayah, yang titiknya harus meliputi wilayah 4 kabupaten tersebut.
Seorang perwakilan masyarakat adat Kabupaten Teluk Wondama, Adrian Worengga, menegaskan, letak titik ibu kota calon DOB Provinsi Papua Tengah, harus seidentik dengan namanya.
Untuk itu harus berada di tengah-tengah, yang meliputi 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama.
Worengga menjelaskan bahwa titik yang paling tepat adalah titik yang terletak di Distrik Kuri Kabupaten Bintuni, Distrik Wamesa dari Kabupaten Teluk Wondama, dan Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana.
Sementara itu, menanggapi usulan masyarakat adat, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Fakfak, Ali Baham Temongmere, menyebutkan bahwa titik calon ibu kota provinsi Papua Barat Tengah harus memperhatikan banyak kajian dan letak yang paling strategis yakni di wilayah Bomberay.
Ia menambahkn, pembentukan DOB baru ini awalnya adalah Provinsi Bomberay Raya.
“Karena sudah ada kesepakatan dengan satu nama di Tanah Papua yakni Provinsi Papua Barat Tengah, maka identitas Suku Besar Bomberay, harus tetap dipertahankan. Dengan demikian, Bomberay adalah nama yang pas untuk Ibukota Provinsi Papua Barat Tengah,” usulnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Wondama, Andarias Kayukatui dalam pernyataannya menyebutkan, pemilihan titik lokasi Ibukota distrik harus memperhatikan semua hal, termasuk proporsi untuk memberdayakan masyarakat asli Papua.
“Saya mengingatkan agar pemekaran ini harus tetap mengedepankan rasa keadilan dan kejayaan bagi masyarakat di negeri ini. Titik ibu kota PBT agar jangan terlalu jauh dari Teluk Wondama, karena selama ini, masyarakat sangat mudah mengakses ke Manokwari, sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Bupati Kaimana, Freddy Thie dalam pernyataannya lebih memberikan pertimbangan seperti lokasi ibu kota provinsi adalah lokasi kawasan yang strategis untuk pengembangan Provinsi Papua Barat Tengah. Selanjutnya, baik itu untuk akses perekonomian maupun akses pemerintahan.
Hingga saat ini pertemuan diskor untuk tim kajian akademik membuat rumusan untuk penentuan titik lokasi ibu kota Provinsi PBT. [ABI-R4]
