Manokwari, TABURAPOS.CO – Sekretaris DPR Papua Barat, Frenky K. Mugiri mengatakan, pembangunan gedung DPR Papua Barat merupakan program nasional, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Pusat.
Oleh sebab itu, kata dia, Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw telah mengambil kebijakan agar pembangunan gedung DPR Papua Barat bisa segera dilaksanakan pada tahun ini.
“Sekarang ini ada pemotongan anggaran bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya. Untuk itu, ke depan kita tahu anggarannya seperti apa. Kita juga belum tahu nilai anggarannya,” kata Muguri kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, pekan lalu.
Menurutnya, program kerja pembangunan gedung DPR Papua Barat sudah diusulkan dan ditetapkan dalam APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat.
Sedangkan terkait penyelesaian hak ulayat lokasi pembangung gedung, Muguri mengatakan, untuk anggaran pelepasan tanah sudah diserahkan ke pemilik hak ulayat.
Ia mengatakan, pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat, tetapi kemungkinan masih ada 3 atau 4 tahap lagi sampai Tahun Anggaran 2024.
“Surat pelepasan menjadi salah satu dasar untuk pengajuan program pembangunan gedung DPR Papua Barat. Makanya, dikejar untuk penyelesaian segera, baru dilakukan proses pembangunan,” jelas Muguri.
Ia mengaku, salah satu program yang urgen di Sekretariat DPR Papua Barat adalah pembangunan gedung, sedangkan kantor yang ada sekarang, sebenarnya kurang representatif sehingga jika ada kegiatan, terpaksa menyewa gedung.
“Kalau kita sewa gedung, anggarannya sangat besar. Ya, karena kantor kita tidak representatif, sehingga ketika ada rapat-rapat, kita harus sewa gedung. Kita berharap ke depan ada gedung yang representatif supaya kita tidak lagi menyewa gedung,” tandas Muguri. [FSM-R1]
