Manokwari, TP – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Papua Barat menggelar rapat kerja daerah program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting tingkat provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Tahun 2023 di Manokwari.
Kegiatan diawali dengan pra rakerda dan dilanjutkan rakerda, Kamis (2/3) yang dibuka oleh Pj. Gubernur Papua Barat melalui Asisten Bidang Pemerintahan R. Rumbekwan dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Umum BKKBN, Tavip Agus Rayanto, Forum Forkopimda Papua Barat dan para direktur rumah sakit di Manokwari serta para pengelola program KB di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kepala Perwakilan BKKBN Papua Barat, Philmona Maria Yarollo mengatakan, rakerda dimaksudkan untuk menyiapkan langkah strategis dalam menekan prevalensi stunting di Papua Barat dan Papua Barat Daya, dengan mengacu pada thema peningkatan sinergitas dan kolaborasi pencapaian program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting.
Philmona mengatakan, implementasi bangga kencana di provinsi Papua Barat mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024 dengan tageline berencana itu keren. Kegiatan strategis penanganan stunting ungkap dia telah dilakukan dengan berbagai kegiatan melalui program bangga kencana yang focus pada pencegahan yang dimulai dari edukasi dan promosi kesehatan remaja, dan edukasi gizi bagi remaja putri sebagai bahan untuk konseling calon pengantin melalui pusat informasi dan konseling remaja di sekolah bahkan di perguruan tinggi dan sekolah siaga kependudukan.
Kegiatan strategis laainnya, dilakukan dengan pendekatan kemitraan sebagai wujud koordinasi pembentukan tim percepatan penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 secara berjenjang hingga di daerah. Kemudian, BKKBN Papua Barat juga telah membentuk tim pendamping keluarga yang terdiri dari kader PKK, Bidan dan penyuluh KB yang tersebar di seluruh kampung di Papua Barat sebanyak 1.837 tim pendamping keluarga yang sudah dibentuk sejak 2021 dengan tugas memberikan pendampingan kepada sasaran penanganan penurunan stunting yakni calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui hingga anak balita.
Berikutnya telah melakukan perjanjian kerjasama dengan mitra kerja, yakni perguruan tinggi dengan maksud program mahasiswa peduli stunting. Pengukuhan orang tua asuh untuk para forkopimda dan Bupati dan Ketua PKK di beberapa daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Pelayanan kontrasepsi, yakni program yang mendukung terhadap percepatan penurunan stunting.
Kemudian, verifikasi dan pembaharuan data melalui Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), pemanfaatan anggaran yang menyasar keluarga berisiko stunting, dan pemberian tambahan asupan nutrisi pemulihan bagi bayi 0-23 bulan yang berisiko stunting.
Dipaparkannya, sesuai dengan hasil status gizi Indonesia, pada tahun 2022 angka prevalensi stunting mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 adalah 24,4 persen, tahun 2022 pada angka 21,6 persen sementara untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2021 berada pada angka 26,6 persen dan pada 2022 menjadi 30 persen, sementara ada target bahwa 2024 angka prevalensi stunting harys mencapai 14 persen.
Sementara di Papua Barat dan Papua Barat Daya, lanjut dia, angka prevalensinya masih di atas rata-rata nasional 21,6 persen, 22,2 persen dai 12 kabupaten/1 kota, ada 5 kabupaten dan 1 kota yang mengalami kenaikan, dan 8 daerah mengalami penurunan.
Ia melanjutkan bayi yang mengalami masalah pertumbuhan harus dirujuk ke tenaga ahli guna mendapatkan pemeriksaan intensif, bayi 24-59 bulan yang terpapar stunting harus tetap diintervensi, penanganan stunting dimulai dari hulu dengan mengedukasi remaja putri tentang kesehatan reproduksi, dan meningkatkan peran keluarga sebagai lembaga pertama dan utama melakukan pendidikan bagi anak.
Philmona menambahkan, BKKBN juga terus mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) yang akan berdampak positif terhadap upaya percepatan penurunan stunting.
BACA JUGA : https://taburapos.co/2023/03/02/km-nurfaidah-tenggelam-dalam-perjalanan-menuju-biak-numfor/
Asisten I Setda Papua Barat Robert Rumbekwan menuturkan prevalensi stunting merupakan masalah gizi kronis yang harus dicegah dengan ketepatan pelaksanaan program.
Prevalensi stunting disebabkan oleh banyak faktor, seperti kurang asupan nutrisi selama 1.000 hari pertama kehidupan, karena minimnya pemahaman keluarga.
Ia menekankan bahwa upaya penurunan prevalensi stunting dan angka kemiskinan ekstrem tidak dapat dilaksanakan oleh satu instansi melainkan seluruh pihak, termasuk pihak swasta.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi stunting di Papua Barat mengalami peningkatan 3,8 persen yaitu dari 26,2 persen pada 2021 menjadi 30,0 persen pada 2022. Ia berharap, seluruh Tim Pendamping Keluarga dan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang telah terbentuk agar meningkatkan koordinasi supaya program intervensi lebih tepat sasaran.[RYA-R3]
