Manokwari, TABURAPOS.CO – Unicef Perwakilan Tanah Papua, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua Barat dan Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Papua Barat menandatangani nota kesepahaman dalam rangka mengatasi kemampuan membaca pada siswa kelas awal dijenjang pendidikan dasar di wilayah Papua Barat, Rabu (1/3/2023).
Pantauan Tabura Pos, penandatangani nota kesepahaman dalam rangka mengatasi kemampuan membaca siswa kelas awal antara tiga lembaga tersebut berlangsung di lantai II ruang pertemuan Kantor (BGP) Papua Barat yang berlokasi di BPMP Papua Barat.
Penandatanganan nota kesempahan tersebut masing-masing lembaga di wakili oleh, Unicef diwakilan langsung Kepala Kantor Unicef Perwakilan Tanah Papua, Amiruddin M. Ramdan.
BPMP Papua Barat diwakili Kepala BPMP Papua Barat, Edison Sulla dan BGP Papua Barat diwakilan Kepala BGP Papua Barat, Tuning Supriyadi.
Kepala Kantor Unicef Perwakilan Tanah Papua, Amirudin M. Ramdan mengatakan, pihaknya menyambut baik adanya penandatangan nota kesepahaman antara Unicef Perwakilan Tanah Papua, BPMP Papua Barat dan BGP Papua Barat.
Ramdan mengatakan, BPMP dan BGP merupakan lembaga yang secara nasional memiliki peran untuk peningkatan kualitas guru dan BPMP secara mandiri.
“Sedangkan peran kami sendiri membantu pemerintah untuk menguatkan kualitas pendidikan dengan harapan, anak-anak usia sekolah di Papua Barat masa depannya bisa lebih baik. Sebab, mereka bisa baca tulis dan dapat menyerap pelajaran lebih baik,” kata Ramdan kepada Tabura Pos di Kantor BGP Papua Barat, kemarin.
Untuk melakukan hal tersebut, kata dia, perlu ada inovasi dan pendekatan modal yang perlu diperkenalkan dengan cara masuk dalam sistem.
“Nah, BGP dan BPMP lembaga yang memiliki tugas dalam sistem itu, maka pihaknya harus bekerja sama dengan kedua lembaga tersebut. Sehingga, inovasi dan pendekatan modal yang ditawarkan dapat dimasukan dalam sistem. Sebenarnya MoU ini bukan langkah awal, karena kita sudah bekerja sama sejak dulu. Tetapi, secara normal hal ini kita lakukan supaya kita dapat berjalan beriringan. Kita tidak memperkenalkan hal-hal baru namun kita hanya memperkuat apa yang sudah ada dan BGP serta BPMP juga bisa dapat manfaat dari inovasi-inovasi dan pendekatan yang kita lakukan,” ujarnya.
Ramdan mengatakan, pihaknya akan terus menjalankan peran Unicef. Model pendekatan sudah diperkenalkan sebelumnya, maka saat ini sedang mendorong agar pendekatan modul literasi kelas awal dapat direplikasi di kabupaten se Papua Barat.
Ia mengakui, saat ini pihaknya tengah membantu pemerintah dalam hal penganggaran agar program ini dapat berjalan di tingkat kabupaten. Disamping itu, dari sisi sekolah hal ini dapat berjalan agar ada contohnya.
“Jadi kita tetap melakukan pendampingan ditingkat kabupaten, poin spesifik dalam MoU untuk Unicef adalah kita berbagi peran, Kami akan menjalankan inovasi dan penguatan langsung kepada daerah dari sisi anggaran dan kemampuan baca tulis untuk kelas awal dan dari sisi sosialisasi akan digabungkan dengan BGP dan BPMP. Bisa jadi ada beberapa training yang akan kita melibatkan rekan-rekan dari BGP dan BPMP secara terstruktur,” tandas Ramdan.
Kepala BPMP Papua Barat, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Edison Sulla mengatakan, penandatangan MoU hari ini merupakan momen bersama.
“Jadi program dalam MoU ini lebih mengarah kepada literasi dan numerasi anak-anak sekolah. Karena pengalaman bahwa, ada peserta didik yang bahkan sampai SMA belum bisa baca dan menghitung, kita mau cari akar itu. Kita tidak mencari siapa yang salah, maka BGP, BPMP atas inisiatif Unicef kita duduk bersama memikirkan hal itu, nanti dengan dinas pendidikan pun demikian,” terang Sulla kepada Tabura Pos di Kantor BGP Papua Barat, kemarin.
Ia menjelaskan, tugas BPMP Papua Barat melakukan advokasi terhadap pemerintah daerah, sedangkan BGP Papua Barat langsung turun ke satuan pendidikan guna melihat dan melatih para guru secara langsung.
“Marilah kita bersama-sama membangun Papua Barat. sekarang sudah ada Papua Barat Daya, maka kita di Papua Barat hanya 7 kabupaten dan wilayahnya luas tapi kalau dihitung jumlah sangatlah kecil, apa yang harus kita buat untuk Papua Barat,” ujarnya.
Adanya nota kesepahaman antara tiga lembaga diharapkan ada yang dikerjakan. “Kalau kita tidak buat sesuatu, apa artinya hari ini kita tandatangan nota kesepahaman ini,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala BGP Papua Barat, Kepala BGP Papua Barat, Tuning Supriyadi mengatakan, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tapi juga masyarakat secara individu maupun secara lembaga.
“Kita bersyukur karena Unicef Perwakilan Tanah Papua bersama BGP dan BPMP telah menandatangani MoU untuk mengatasi kemampuan membaca pada siswa kelas awal di jenjang SD. Karena, kita pahami bersama kondisi pendidikan di Papua Barat agak kompleks, baik dari sisi tenaga pendidik, guru rutin masuk atau tidak, fasilitas pendidikan dan lainnya, hal ini berimbas pada kemampuan belajar siswa,” terang Supriyadi kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, kemarin.
Menurutnya, seorang anak akan belajar maksimal, jika mampu membaca. Kondisi itulah yang akan menjadi keprihatinan bersama sehingga Unicef bersama BGP dan BPMP mengadakan MoU guna mengatasi permasalah tersebut.
Disinggung terkait kondisi siswa kelas awal di Papua Barat, terang Supriyadi, sesuai data yang dimiliki pihaknya di Kabupaten Fakfak dan Kaimana dari 10 sekolah untuk kelas awal dari jumlah siswa yang ada hampir 40 persen siswa belum bisa baca dan tulis dengan lancar.
“Dengan kondisi ini harus ada formula khusus, sebenarnya guru-guru khususnya kelas I SD tidak bisa disalahkan. Karena memang diaturannya, anak usia dini saat masuk ke taman-taman kanak-kanak belum diperolehkan untuk baca tulis. Nah, inilah yang menjadi tantangan untuk kita di Papua Barat,” terangnya.
Ditambahkan Supriyadi, dalam MoU tersebut ada tiga institusi yang masing-masing memiliki anggaran untuk peningkatan kompetensi. Hanya saja, sesuai uraian tugasnya terkait advokasi dan sosialisai akan di kawal oleh BPMP.
Untuk pelatihan dilaksanakan di Balai Guru Penggerak.” Nah, di Unicef sendiri selain penganggaran mereka juga sudah menyiapkan narasumber-narasumber literasi. Karena selama ini Unicef dan kami sudah jalan terkait literasi kelas awal ada di Kabupaten Sorong, Manokwari, Kaimana dan Fakfak. Jadi, ini tinggal melanjutkan saja ke kabupaten-kabupaten lain yang belum diadvokasi atau dilakukan pendampingan untuk literasi,” tandasnya. [FSM-R3]
