Manokwari, TABURAPOS.CO – Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat terutama anak-anak Adat Papua agar dapat memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat dan orang tua mereka.
Menurutnya, apabila ingin Papua Barat maju, Waterpauw mengatakan, harus membuka diri untuk tidak melakukan palang memalang lahan. Apabila ada persoalan, diharapkan bisa disampaikan baik dengan pemerintah, agar pemerintah bisa memfasilitasi.
“Hari ini Papua Barat tidak maju karena tidak ada investasi yang masuk. Berbicara terkait industri, maka kita harus menyakinkan investor swasta yang ingin menanam investasi di tanah ini. Hal yang tidak mengenakan adalah komplain dari pemilik hak ulayat,” kata Waterpauw saat memberikan arahan apel pagi di Lapangan Borarsi, Manokwari, kemarin.
Menurutnya, satu berita kecil soal pemalangan bisa berdampak pada kemajuan suatu daerah. “Satu atau dua kayu batang kayu kecil akan berdampak pada mundurnya para investor. Hari ini, Papua Barat tidak maju karena tidak ada investasi yang masuk. Urusan bapak dan anak sudah selesai, dikemudian hari cucu bertumbuh dan cucu bikin dia punya mau lagi, investor akan lari lagi. Sumber-sumber alam kita masih cukup misalkan minyak bumi, pertambangan, mereka berminat untuk itu, tapi kalau dengan modus seperti sekarang, maka sulit mau siapa pun pemimpin disini mau sampai kapan pun begitu saja,” terang Waterpauw.
Berbeda dengan daerah yang warganya telah membuka diri, ucap Waterpauw, investasinya lebih besar. Contohnya, sebut Waterpauw Danau Toba yang disulap menjadi tempat destinasi wisata luar biasa dan dipusatkan sebagai tempat pelaksanaan event F1 Power Boat Danau Toba.
“Masyarakatnya sudah membuka diri dan mereka sudah tahu pentingnya investasi tapi, di Papua Barat belum. Ada yang sudah tahu, tapi pura-pura tidak tahu, ada yang sudah paham tapi pura-pura lupa. Inilah tugas kita bersama, pemerintah punya tugas untuk turun bersama-sama dengan tokoh-tokoh duduk bersama dengan masyarakat dari hari ke hari. Kita harus menyakinkan orang tua di kampung dan dusun agar mereka juga memahami tentang kepentingan ini, sampai kapan kita hidup dengan meminta bantuan dana otonomi khusus (Otsus) dari pemerintah pusat,” tandas Waterpauw. [FSM-R3]
