Bintuni, TP – Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni melalui Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup memperioritaskan penyelesaian tanah-tanah milik pemerintah daerah yang di atasnya ada bangunan pemerintah seperti bangunan sekolah, rumah sakit termasuk tanah Pelabuhan Babo.
“Selain itu kami juga menyiaopkan lahan-lahan untukn perkantoran vertikal seperti Kantor Agama Bintuni 2 Ha, Bea dan Cukai Bintuni dan lahan kantor Basarnas Bintuni masing-masing 1,5 lebih dan lainnya,” ungkap Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni Robert Kemon, SE ketika dikonfirmasi media beberapa waktu lalu di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pertanahan dan LH di Bumni Saniari SP-3 Distrik Manimeri.
Selain itu, Kepala Dinas Pertanahan dan LH itu juga memaparkan bahwa pihaknya juga sudah melakukan pemetaan batas-batas hak ulayat marga-margta seperti dio distrik Sumuri ada 19 marga.
“Kemudian pemetaan juga kami telah lakukan di Bintuni, Manimeri. Tuhiba, Tembuni serta Merdey. Dokemennya semua sudah lengkap. Pemetaan hak ulayat marga-marga ini dilakukan bekerja sama dengan Universitas Papua (Unipa).
Tahun ini kami juga akan melakukan pemetaan batas hak ulayat marga dan itu sudah kami ajukan yaitu pemetaan batas marga di distrik Biscoop.
Sedangkan pemetaan batas hak ulayat marga Masakoda di Mesyeta itu juga sudah dilakukan dimana marga itu bekerja sama dengan LSM Panah Papua,” pungkas Kemon. [ABI]
