Manokwari, TABURAPOS.CO – Untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, Blue Abadi Fund (BAF) sudah mengucurkan dana sekitar Rp. 77 milliar sejak 5 tahun terakhir.
Dana itu untuk mendukung kelestarian ekosistem dan spesies di Bentang Laut Kepala Burung (BLKB), ungkap Direktur Program Papua Barat Konservasi Indonesia yang juga anggota Komite Tata Kelola BAF, Meity U. Mongdong.
Ia mengatakan, saat ini, para mitra sedang bekerja untuk memastikan tujuan BLKB tercapai untuk mendukung pelestarian dan memperlihatkan ke pemerintah bahwa ada begitu banyak kelompok masyarakat dan mitra yang sibuk dari hari ke hari mengerjakan perlindungan BLKB.
Dijelaskan Meity Mongsong, untuk mendukung kegiatan itu bisa berjalan maksimal, ada satu mekanisme pendanaan berkelanjutan (BAF) yang bisa diakses masyarakat untuk pengelolaan wilayah BLKB, yang seharusnya bisa mendapat dukungan dari pemerintah.
Ia menerangkan, BAF di-launching sejak 5 tahun lalu dan sejak itu sudah mendanai pelestarian di BLKB melalui dukungan dan bantuan mitra dari luar.
Dana sekitar Rp. 77 miliar, ungkap dia, sejak 5 tahun lalu, dibagikan kepada pengelola kawasan konservasi atau lembaga besar yang dianggap mengelola multi isu, termasuk kepada kelompok masyarakat dengan nilai bervariasi.
Dirincikan, wilayah BLKB yang berada di wilayah Papua Barat, khususnya Raja Ampat, ada sekitar 1,6 hektar yang mendapat perlindungan dan secara keseluruhan ada sekitar 4 juta hektar.
Diungkapkan Meity Mongdong, salah satu bukti keberhasilan pendanaan ini, kualitas Raja Ampat masih bisa dipertahankan serta meningkatnya pariwisata, bahkan ada peningkatan populasi, menempati peringkat terbesar kedua di dunia setelah Maldive.
“Dengan begitu, peningkatan ekonomi masyarakat juga menjadi signifikan di sana, di Raja Ampat,” kata dia kepada para wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, pekan lalu.
Ditegaskannya, meski sejauh ini berjalan baik, tetapi BAF membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk sumber pendanaan yang bisa digunakan untuk pendanaan konservasi secara langsung.
“Ini tidak bisa jalan kalau pemerintah tidak mendukung. Memang dari sisi kebijakan, pemerintah mendukung, tetapi belum riil, karena yang paling rill kami harapkan adalah sumber-sumber pendanaan yang bisa juga dipakai mendanai konservasi pendanaan secara langsung,” tukas Meity Mongsong seraya berharap pemerintah bisa memberikan dukungan dana yang selama ini masih berasal dari pihak luar. [AND-R1]
