Manokwari, TABURAPOS.CO – Penyidik Polda Papua Barat telah melakukan pemeriksaan terkait dugaan pemalsuan data tenaga honor di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR Papua Barat, George K. Dedaida mengatakan, itu adalah persoalan hukum, maka dirinya menyerahkan sepenuhnya ke pihak yang berwenang.
“Kalau memang ada persoalan itu, maka ada ranahnya. Kami sudah berupaya menjembatani, tapi kondisinya seperti itu,” kata Dedaida kepada para wartawan di Aston Niu Hotel, Manokwari, belum lama ini.
Sebelumnya, kata Dedaida, pihaknya sudah mendorong agar semua tenaga honor menjadi CPNS, maka pihaknya mengambil kebijakan mendorong perdasus yang berlaku sekali supaya bisa menjawab aspirasi tenaga honor, tetapi karena tidak diizinkan untuk perdasus itu ada, maka kondisinya seperti ini.
Dikatakannya, karena yang masuk 771 tenaga honor menjadi CPNS dan 512 orang belum masuk dan dikembalikan ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), karena itu mereka tidak mau, karena semua satu kebijakan Presiden dari 1.283 orang.
“Maka, inilah yang diharapkan kebijakan tersebut dapat diselesai dengan Perdasus dimaksud. Kalau dari sisi aturan, tidak memungkinkan, karena usia mereka sudah lewat, maka kita memakai perdasus. Namun, perdasus ini tidak direspon dan dikembalikan ke daerah, sehingga menjadi polemik. Dalam perdasus itu, kita dorong sebagai inisiatif dari DPR untuk 512 orang untuk menjawab pengorbanan mereka selama mereka menjadi honor atau pertama kali menjadi honor di provinsi ini terhitung 2004-2012,” rincinya.
Saat itu, ia mengakui, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menjawab, sejak 2004 sudah tidak ada honor, itu memang benar, tetapi ke atasnya masih ada, maka pihaknya memakai perdasus, tetapi perdasus itu dikembalikan.
“Kita di DPR lagi berupaya melihat dinamika ini untuk mencari solusi. Masih tanda tanya bagi kita, apakah perdasus ini dikembalikan untuk diperbaiki atau bagaimana? Kita lagi mendorong agar perdasus ini diperbaiki untuk dikembalikan lagi agar ada jalan keluar,” papar Dedaida.
Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat menambahkan, pembatalan ini keluar dari Kemenpan RB, karena ada informasi dari daerah bahwa sejak 2004 tidak ada tenaga honor.
“Memang saat pembahasan fasilitasi, kita minta agar perdasus ini berlaku dari 2004-2012, tapi dari berita acara yang kita dapati, hanya 2004. Memang 2004 tidak ada honor, namun ada jarak waktunya hingga 2012, itulah yang kita harap,” tandas Dedaida. [FSM-R1]
