Manokwari, TP – Aliansi Peduli Pemerintahan menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (13/3).
Aksi ini terkait penolakan atas kebijakan Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw terkait rencana perombakan pejabat dan perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.
Dari pantauan Tabura Pos, sekitar pukul 11.20 WIT, puluhan warga mendatangi Kantor Gubernur dengan mobil sembari membawa spanduk yang bertuliskan 9 poin pernyataan sikap.
Kedatangan pengunjuk rasa diterima Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Otsus, Thamrin Payapo yang didampingi Kasatpol PP Provinsi Papua Barat, Oktovianus Mayor, dikawal 2 SST Dalmas Polresta Manokwari.
Dalam orasinya, Yosua Sayori mengatakan, eksekutif belum berkoordinasi dengan pihak legislatif untuk melakukan perombakan dan perampingan OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat.
“Kalau hari ini ada perombakan dan perampingan, maka dampak negatif yang akan terjadi seperti apa, karena kalau dilakukan perombakan dan perampingan OPD, maka akan terjadi pengangguran bagi pejabat-pejabat di lingkup Papua Barat. Bagi kami, 47 OPD yang ada sudah tepat, tidak perlu melakukan perampingan OPD lagi,” kata Sayori.
Ia juga meminta Penjabat Gubernur tidak melakukan evaluasi jabatan dan uji kompetensi, karena ke depan akan banyak pejabat yang menjadi korban politik.
“Kami juga meminta agar DPA segera dibagikan karena pertimbangan inflasi. Kami dapat menyampaikan aspirasi bukan untuk mewakili satu suku, tetapi aspirasi ini untuk semua suku Papua maupun Suku Nusantara,” kata dia.
BACA JUGA : https://taburapos.co/2023/03/14/dinas-pendidikan-mansel-perjuangankan-nasib-guru-honorer-di-angkat-p3k/
Sementara tokoh masyarakat Arfak, Obet A. Ayok menceritakan tentang perjuangannya menghadirkan Paulus Waterpauw sebagai Penjabat Gubernur, karena saat itu, masyarakat Papua menolak Paulus Waterpauw sebagai Penjabat Gubernur.
Dikatakan Ayok, dia sebagai Ketua Tim 17 yang membawa Paulus Waterpauw ke Manokwari, Papua Barat, tapi mengapa dirinya bisa berada sekarang kenapa dan ikut berunjuk rasa.
“Bapak, ibu pimpinan OPD, tolong sampaikan bahwa saya bukan budak pembuangan orang untuk mencapai tujuan. Untuk masuk ke Papua Barat itu susah. Semua pasti tahu situasi saat beliau mau datang ke Manokwari,” ungkap Ayok dalam orasinya di halaman Kantor Gubernur, kemarin.
Diakui Ayok, saat itu dirinya dicaci-maki, dihujat anak-anak suku besar Arfak, tetapi dirinya tetap membawa Paulus Waterpauw ke Papua Barat dan ada maksud Tuhan di balik semua ini.
“Bapak Penjabat masuk Manokwari lewat saya. Bapak ingat banyak hal, ini bukan kepolisian, tapi ini pemerintahan sipil, maka bapak harus ingat dan dengar saya. Karena, kalau bapak sampai di Papua Barat dan orang pegang bapak, maka bapak akan lari dari saya. Saya mengalami tekanan demi tekanan,” ujar Ayok.
Usai menyampaikan orasi, Aliansi Peduli Pemerintahan membacakan pernyataan sikapnya. Penjabat Gubernur diminta segera membatalkan perampingan dan evaluasi kinerja pejabat di OPD di lingkungan Papua Barat.
Selanjutnya, meminta Penjabat Gubernur segera membatalkan uji kompetensi di lingkungan Papua Barat dan segera membagikan DPA, mengingat laju inflasi di Papua Barat.
Kemudian, meminta Mendagri untuk segera memberhentikan Penjabat Gubernur Papua Barat, mengingat Penjabat Gubernur sudah memasuki purna tugas tahun 2023, sehingga Mendagri tidak boleh memperpanjang masa jabatan Penjabat Gubernur Papua Barat.
Terakhir, pengunjuk rasa menyatakan, jika aspirasi tidak ditanggapi Penjabat Gubernur, maka aktivitas pemerintahan di Papua Barat akan dilumpuhkan.
Setelah pengunjuk rasa membacakan pernyataan sikapnya, selanjutnya diserahkan dan diterima Thamrin Payapo. Payapo mengatakan, aspirasi ini akan segera ditindaklanjuti ke Penjabat Gubernur. [FSM-R1]
