Dari Kunjungan Tim BPKB-PB ke Tabura Pos
Manokwari, TABURAPOS.CO — Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat, kunjungi kantor Redaksi Harian Pagi Tabura Pos, Selasa (14/3) pagi.
Rombongan dari Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, diterima langsung oleh Pimpinan Perusahaan, Roy M. Sibarani didampingi Henri V. Sitinjak, selaku Pimpinan Redaksi.
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda selaku Subkoordinator Pengelolaan Barang Milik Negara, Rumah Tangga, dan Kearsipan, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Rahman menuturkan, kunjungan yang dilakukan sebagai bentuk kemitraan dan menjalin hubungan baik dengan media sekaligus ajang silaturahmi bersama rekan media Harian Pagi Tabura Pos.

“Sebelum ke Tabura, kami sudah berkunjung ke TVRI dan RRI, teman-teman media bagi kami cukup penting karena media mempunyai jaringan tersendiri dan lebih dipercaya karena kroscek ada protapnya,” tutur Rahman.
Rahman mengatakan, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, sebenarnya terbuka kepada media, tidak hanya untuk mendapatkan informasi tentang audit-audit pengawasan keuangan dan pembangunan saja, tetapi juga mengenai program kerja dari BPKP yang bersifat humanis.
“Kami tidak bisa pungkiri yang sering kali dipublikasi yang berita-berita menarik seolah-seolah yang kasus saja, padahal di sisi lain banyak kegiatan ruang lingkup pengawasan yang bisa dimediakan,” ujarnya lebih lanjut.
Rahman berharap, media bisa memberikan informasi sesuai fakta di lapangan, karena dengan begitu media memberikan edukasi, mencerahkan masyarakat.

“Pentingnya mempublikasikan berita supaya masyarakat bisa tercerahkan, dan bukan dalam rangka mencari siapa yang tersudutkan, intinya menyampaikan informasi sesuai fakta yang ada di lapangan,” ujarnya. Pimpinan Perusahaan, Roy M. Sibarani. Sibarani berterima kasih karena pihak Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, membangun kemitraan dan bekerja sama dengan media, sekaligus bersilaturahmi ke Tabura Pos.
“Terima kasih atas kunjungan dan silaturahmi hari ini, kami juga butuh kerja sama dari BPKP Provinsi Papua Barat sepanjang tidak mengganggu audit yang sedang dilakukan,” ujar Sibarani.
Sibarani menyarankan, Perwakilan BPKP Papua Barat, terbuka dan welcome kepada media, serta tidak terlalu tertutup dalam memberikan informasi maupun data yang dibutuhkan oleh wartawan.
Bahkan, menurut Sibarani, antara Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dan media perlu pemahaman bersama tentang informasi mana saja yang bisa dipublikasikan yang bersumber dari BPKP, sehingga informasi yang kemas dalam bentuk berita tidak mengambang di masyarakat.
Selain itu, Sibarani berharap Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, bisa responsive terhadap informasi-informasi yang secara langsung menyebutkan lembaga BPKP, sehingga tidak menyudutkan lembaga.
“Misalnya ada dugaan korupsi tidak berjalan cepat karena menunggu audit BPKP, disini yang perlu kita jaga jangan sampai publik mainset nya adalah hal itu mandek karena BPKP, dan ketika kami (media red) tidak datang ke kantor, dan ada berita yang menyebut nama institusi BPKP, alangkah baiknya BPKP langsung memutihkan itu dengan memberikan keterangan, sehingga publik tahu, itu yang perlu kita sikapi bersama,” pungkas Sibarani.
Rahman menyambut baik saran dan masukan tersebut. Dirinya mengakui, apabila memang ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara gamblang kepada media.
Hal itu, ungkap Rahman, karena kemungkinan data yang diminta masih dalam pengerjaan BPKP, sehingga belum bisa dipublis. Selain itu, penyampaian informasi di BPKP Provinsi Papua Barat ada protapnya. [SDR-R3]