Bintuni, TP – Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw melakukan pertemuan dengan Tanggung Independent Advisory Panel (TIAP), yang dipimpin Tom Daschle.
Pertemuan berlangsung Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (21/3), Bupati turut didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembanga Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Teluk Bintuni, Alimudin Baedu, dan juga turut dihadiri pihak BP Indonesia.
Bupati mengutarakan, TIAP merupakan tim independent yang menilai pelsaksanaan proyek Train III sampai selesai. Dimana, pembangunan Train III Tangguh dimaksud, saat ini sudah berakhir dan kemungkinan tugas TIAP juga akan berakhir.
Dalam pertemuan itu, Bupati Bintuni banyak menyampaikan masukan kepada Tim TIAP bahwa kehadiran Project LNG Tangguh, di Bintuni sebagai project strategis nasional sangat penting.
Selain itu, Bupati Bintuni juga menyampaikan dampak dari kehadiran proyek tersebut, termasuk masalah tenaga kerja.
Bupati meminta agar BP Tangguh terbuka dalam rekrutmen tenaga kerja dan mengundang Pemda Teluk Bintuni serta Pemprov Papua Barat, duduk bersama untuk membicarakan hal tersebut dengan baik.
“Dalam pertemuan tersebut banyak masukan-masukan yang kita berikan ke Tim TIAP, kehadiran Project LNG Tangguh sebagai Project strategis nasional sangat penting bagi negara, penting bagi kabupaten Teluk Bintuni serta penting bagi Papua Barat dan juga penting bagi masyarakat,” jelas Bupati dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tabura Pos dari Kabag Humas dan Protokoler Setda Teluk Bintuni, Dominggus Pattykawa, Kamis (23/3).
Bupati Teluk Bintuni 2 priode itu juga menjelaskan, selama ini Pemkab Teluk Bintuni selalu mencari solusi atas kendala-kendala atau keluhan-kelugan yang selama ini terjadi.
Terutama, sambung Bupati, yang berkaitan dengan masalah hak-hak masyarakat adat Teluk Bintuni.
“Masalah tenaga kerja juga sudah kami sampaikan dalam pertemuan tersebut, mudah-mudahan menjadi masukan bagi manajemen BP Tangguh ke depan untuk lebih banyak memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat.
Soal tenaga kerja yang menjadi isu selama ini kita juga minta BP terbuka dalam rekruitmen tenaga kerja dan mengundang Pemda Teluk Bintuni dan Pemprov untuk kita duduk dan bicara serta mengatur masalah ketenagakerjaan dengan baik,” ungkap Bupati.
Bupati menginginkan, Pemkab Bintuni dan manajemen BP satu irama dan satu bahasa dalam penjelaskan masalah-masalah tersebut kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan dinamika atau gejolak dari masyarakat yang keluar dari konteks yang kadang tidak sesuai.
“Kita berharap ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh orang Papua lebih khusus warga lokal Bintuni itu diberikan. Jangan mengambil tenaga kerja dari luar Bintuni. Sebab, kita sudah melatih anak-anak kita untuk siap bekerja.
Tetapi apakah tenaga kerja itu juga dibutuhkan oleh BP?. Makanya kita juga selalu berkoordinasi, dan terkait ekspansi BP ke Obidari, kita sangat berharap di proyek-proyek Obidari juga merekrut anak-anak Bintuni dan anak Papua pada umumnya untuk bekerja di sana,” papar Bupati Kasihiw.
Bupati Petrus Kasihiw juga menjelaskan bahwa dari Tim TIAP menilai selama ini kerja sama BP dan Pemda Teluk Bintuni berjalan dengan baik dan bisa sampai pada realisasi penyelesaian Train III.
“Itu mereka apresiasi dan mereka akan menyampaikan pandangan-pandangan mereka ke Manajemen BP Tangguh sesuai dengan hasil pembicaraan yang sudah kami bicarakan. Dan juga hasil pembicaraan-pembicaraan terdahulu.
Tim TIAP ini merupakan lembaga independent dan dia tidak hanya berpihak kepada BP saja tetapi dia juga melihat kondisi kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat dimana ada proyek Tangguh itu.
Saya kira masyarakat selama ini juga menyadari bahwa BP Tangguh itu harus tetap ada karena perusahaan itu juga membantu kita,” beber Bupati Kasihiw.
Bupati Petrus Kasihiw juga mengatakan bahwa kalau ada persoalan agar diselesaikan dengan cara-cara mekanisme yang baik tidak harus saling palang mememalang tetapi aspirasi disampaikan agar ada langka-langka penyelesaian persolan-persoalan yang ada.
Sehingga jangan ada kesan orang Bintuni anti terhadap investasi di daerah. Sebab setiap ada gejolak orang tidak suka datang untuk investasi di Bintuni.
“Masalah pasti ada tetapi mari kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena kalau kita menggunakan cara-cara kekerasan maka orang akan lari pergi.
Contoh dulu tenaga kerja dari Jakarta itu turun di Sorong dan langsung masuk ke LNG Tangguh.
Karena orang ribut di Sorong menolak maka akhirnya tenaga kerja itu tidak lagi turun di Sorong tetapi mereka turun di Ambon. Tentunya kita rugi karena kita tidak menikmati lagi efek singgahnya. Dimana Ambon bukan Papua tetapi dia menikmati hasil dari efek singgah tersebut.
Kita terlalu keras, Kita tahu kita ingin diperlakukan secara adil tetapi marilah kita cari cara terbaik,” ujar Bupati Kasihiw. [ABI-R4]
