Manokwari, TABURAPOS.CO – Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw menggelar rapat bersama Bupati Teluk Bintuni serta sejumlah pimpinan OPD di lingkup Papua Barat dan teluk Bintuni, Sabtu (14/4/2023), malam.
Agenda rapat dalam rangka penurunan stunting dan angka kemiskinan ektrem di wilayah Papua Barat sekaligus deklarasi percepatan penurunan stunting dan angka kemiskinan di wilayah Papua Barat.
Dalam pertemuan itu, Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw menjelaskan bahwa, prevalensi stunting dan angka kemiskinan ekstrem di sejumlah wilayah Papua Barat masih tinggi.
Sehingga akan menjadi atensi khusus Gubernur termasuk jajarannya di lingkup Papua Barat.
“Masalah stunting dan kemiskinan ekstrem merupakan perintah langsung dari Presiden. Kita bersama OPD terkait akan segera mengambil langkah-langkah cepat dan terukur guna menyelesaikan kedua persoalan ini,” terang Waterpauw dalam siaran persnya yang diterima Tabura Pos, Minggu (16/4/2023).
Angka prevalensi stunting di wilayah Papua Barat masuk dalam urutan kelompok rendah. Sebabnya, ada sejumlah factor, namun mengingat dua hal ini merupakan kebijakan presiden, sehingga Pemprov Papua Barat siap menjalankannya.
Namun, lanjut dia, komitmen pemerintah daerah untuk menangani urgensi persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Waterpauw menambahkan, ada sejumlah daerah yang masuk dalam zona merah stunting dan kemiskinan ekstrem diantaranya, Kabupaten Pegunungang Arfak (Pegaf), Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Manokwari Selatan (Mansel), Manokwari dan Kabupaten Teluk Bintuni.
Menurutnya, Teluk Bintuni merupakan daerah penghasil dan dikenal memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penghasil gas nomor dua di Indonesia. Sayangnya, persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem di Papua Barat tinggi.
Kepada para pimpinan daerah, beserta jajaran dan stakeholder agar dapat segera menangani persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem di Teluk Bintuni.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Teluk Bintuni, Alimudin mengungkapkan, persoalan stunting di Teluk Bintuni adalah persoalan kekurangan gizi dan pola asuh orang tua serta factor ekonomi.
“Kami berharap, ada kerja sama dari semua pihak, baik pihak pemerintah terutama instansi teknis, stakeholder termasuk LNG Tangguh,” ujar Alimudin seraya menambahkan memerlukan intervensi dari Pemprov Papua Barat.
Menurutnya, yang perlu didorong adalah pendekatan CSR, sehingga dibutuhkan intervensi Provinsi untuk CSR dari LNG BP Tangguh.
Deklarasi Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Papua Barat
Berlanjut dari pertemuan itu, Pemprov Papua Barat mendeklarasikan percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di wilayah Papua Barat di Aula Kampung Atibo, Distrik Manimera, Teluk Bintini, Sabtu (15/4/2023).
Deklarasi dibacakan langsung oleh Ketua Percepatan Penanganan Kemiskinan ekstrem dan Penuruan Stunting di Wilayah Papua Barat, Abdul Latifef. ‘Kami Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten serta seluruh perangkat daerah bertekat bersama-sama berupaya percepatan penanganan kemisminan ekstrem dan penurunan stunting di wilayah Papua Barat tahun 2023.
Kami tertekad membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas di Papua Barat dengan cara meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dan kesehatan anggota keluarga.
Kami akan tingkatkan lintas sektor untuk akselerasi penghapusan kemiskanan ekstrem dan penurunan stunting di Papua Barat’.
Sesuai data yang diterima Tabura Pos dalam deklarasi itu diberikan makanan tambahan kepada para warga.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw juga mengajukan diri sebagai orang tua asuh dari 5 orang anak untuk perkembangan perjalanan kehidupan mereka. [*FSM-R3]
