Manokwari, TABURAPOS.CO – Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memerintahkan dinas teknis untuk mengaktifkan kembali Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang sempat vakum.
Pasalnya, Posyandu dinilai memiliki peran strategis dalam upaya penandangan penurunan angka stunting dan penghapusan angka kemiskinan ekstrem di wilayah Papua Barat.
Kepala Dinas Kesehatan, Provinsi Papua Barat, Otto Parorongan menerangkan, Posyandu merupakan pusat dari pada penanganan pelayanan yang ada ditingkat bawah atau pos terdepan.
Posyandu bukan saja untuk pelayanan kesehatan tetapi juga untuk semua sektor. Sesuai namanya, pos Pelayanan Terpadu, jadi terpadu dari semua sektor.
“Ya, secara struktur posyandu ada di bawah Kementerian Desa dan kalau di daerah, Posyandu berada di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Kami dari Dinas Kesehatan juga beperan aktif, karena yang menggerakan selama ini tenaga-tenaga medis dari puskesmas,” kata Parorongan kepada wartawan usai menghadiri apel pagi Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (5/5/2023).
Parorongan mengatakan, Gubernur telah meminta agar semua sektor terlibat di Posyandu dalam penurunan angka stunting dan penghapusan angka kemiskinan ekstrem.
Diklaim Parorongan, Posyandu sudah dibentuk di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Papua Barat dari jumlah sebelumnya 1.052 Posyandu sebelum terpisah menjadi Provinsi Papua Barat Daya.
“Memang tidak semua Posyandu aktif, makanya bapak gubernur berikan arahan agar kita segera mengaktifkan kembali posyandu yang tidak aktif. Ya, mungkin tidak aktif karena kadernya sudah ada yang pindah atau mempunyai aktifitas lain,” terangnya.
Sekarang, lanjut Parorongan, untuk menurunkan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem, ada tambahan layanan terutama untuk asupan gizi bagi anak-anak.
Dirinya berharap, pemerintah, dan swasta maupun individu dapat berkontribusi dalam menurunkan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Papua Barat.
“Kita di Dinas Kesehatan lagi mempersiapkan salah satu Posyandu untuk menjadi binaan kami. Jadi dengan adanya pembinaan, maka kita bisa intervensi dalam rangka penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” tandas Parorongan. [FSM-R3]
