Manokwari, TABURAPOS.CO – Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Saleh Siknun mengusulkan kepada pemerintah daerah sehingga agar melaksanakan rapat kerja antar kampung-kampung di tingkat Kabupaten.
Pasalnya, kata Siknum, dari kunjungan kerja (kunker) ke daerah pemilihannya, ada banyak persoalan yang disampaikan masyarakat ditingkat kampung dengan berharap adanya perhatian dari pemerintah provinsi.
Misalnya, kata Siknun, ketika dirinya melakukan reses di Kampung Rumpati, Distrik Furwagi, Kabupaten Fakfak meminta ada pembangunan jembatan dan fasilitas air bersih dibebarapa kampung yang ada.
“Karena di kampung itu belum ada fasilitas air bersih dan mereka lebih mengharapkan air hujan padahal di sekitar daerah itu ada mata air,” terang Siknun kepada Tabura Pos di Kantor Gubernur Papua Barat belum lama ini.
Menurut Siknun, persoalan ini bukan saja menjadi tanggung jawab DPR Papua Barat atau Pemprov Papua Barat. Tetapi, kedepan perlu adanya kerja sama dan sama-sama kerja antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan juga pemerintah kampung.
“Nah, sinergitas inilah yang belum terbangun. Jadi misalnya, kampung membiayai apa, kabupaten membiayai apa dan provinsi apa. Ini baru kita bicara menjawab persoalan masyarakat,” ujarnya.
Tetapi, tambah Siknun, kalau semuanya berharap kepada provinsi dan kabupaten, maka akan sulit. Pada hal, ada ketersediaan dana kampung.
Untuk itu, saran Siknun, perlu adanya rapat kerja (raker) antar kampung. Karena selama ini hanya dilakukan raker para bupati. Jika ada raker antar kampung, dapat diketahui percepatan pembangunan ditingkat kampung.
“Nah, ini bisa dilakukan apa bila ada raker antar kampung. Kita bisa melihat kampung mana yang punya kelebihan untuk dimanfaatkan membantu kampung lain yang kekurangan sumber daya,” tandas Siknun. [FSM-R1]
