Manokwari, TABURAPOS.CO – Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari mengambil kebijakan intervensi percepatan penurunan masalah gagal tumbuh pada anak (stunting) untuk membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari.
Kebijakan intervensi percepatan penurunan stunting ini dicanangkan Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, Bupati Manokwari, Hermus Indou, dan Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat, Roma Waterpauw di Aula PWKI Provinsi Papua Barat, Jumat (2/6).
Ketua TP PKK Kabupaten Manokwari, Febelina Indou mengatakan, kebijakan intervensi dengan menangani 135 anak stunting yang tersebar pada 15 puskesmas di Manokwari dengan alokasi anggaran Rp. 343 juta lebih.
Ia merincikan, dari 135 anak stunting itu terdiri dari 7 anak di Puskesmas Sidey, 15 anak di Puskesmas Mobja, 11 anak di Puskesmas Masni, 11 anak di Puskesmas Macuan, 15 anak di Puskesmas Prafi, dan 9 anak di Puskesmas Tanah Rubuh.

Selanjutnya, 6 anak di Puskesmas Maripi, 9 anak di Puskesmas Sowi, 10 anak di Puskesmas Wosi, 8 anak di Puskesmas Sanggeng, 12 anak di Puskesmas Amban, 8 anak di Puskesmas Pasir Putih, 5 anak di Puskesmas Mansinam, dan 5 anak di Puskesmas Nuni.
“Awalnya ada 145 anak, setelah diukur ulang menjadi 135 anak sejak hari ini. Pemberian dana secara bertahap per dua minggu dengan sejumlah program kegiatan,” kata Febelina Indou.
Program yang akan dilaksanakan berupa pemberian makanan bergizi selama 3 bulan berturut-turut untuk anak stunting, operasinal pendamping dan monitoring ke kepala puskesmas, tenaga pelaksana gizi, kader posyandu, dan kader PKK yang bertugas menyiapkan menu sampai memastikan tepat sasaran.
Sementara Bupati Manokwari, Hermus Indou mengatakan, stunting menjadi masalah nasional sampai ke daerah yang mendapat perhatian serius dari Presiden, Joko Widodo.

“Upaya penanganan stunting di Manokwari, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan bupati menindaklanjuti arahan Penjabat Gubernur. Perbup mengorganisir semua pihak untuk bekerja sama dengan mengadopsi konsep orangtua asuh bagi anak stunting,” jelas Bupati.
Ia menambahkan, Pemkab juga mengalokasikan anggaran untuk perangkat daerah yang mempunyai hubungan langsung dan fungsi dalam penanganan stunting.
Sedangkan Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengapresiasi gebrakan TP PKK Manokwari dalam upaya mempercepat penanganan penurunan angka stunting.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat siap memberikan dukungan kepada Pemerintah Manokwari dan lainnya di Papua Barat untuk mempercepat penurunan angka stunting,” ujar Waterpauw.
Dia meyakini jika penanganan stunting dilakukan secara bersama dan bersinergi, maka persentase angka stunting di Papua Barat, khususnya di Manokwari bisa segera teratasi. [SDR-R1]