Manokwari, TABURAPOS.CO – Pemalangan yang dilakukan 2 anggota DPR Papua Barat, Musa Dowansiba dan Yurthinus Mandacan, Senin (12/6), merupakan puncak kekesalan dari 56 anggota dewan terhadap pelayanan Sekretariat DPR Papua Barat terhadap para pimpinan dan anggota dewan.
Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor mengatakan, sebenarnya persoalan ini sudah lama dan sudah ada permintaan pergantian di tubuh kesekretariatan DPR Papua Barat terkait pelayanan.
Dikatakannya, ini sudah terpendam cukup lama, karena beberapa kali sudah disuarakan secara terbuka dalam pertemuan dan menegur sekretaris dan jajarannya, tetapi Sekretaris dan para kepala bagian (kabag) tidak sejalan.
“Itulah yang menghambat pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPR Papua Barat,” ungkap Ketua DPR Papua Barat kepada Tabura Pos via ponselnya, semalam.
Ia mengutarakan, ada wacana yang berkembang, kemungkinan ada kerja sama antara unsur pimpinan dan sekretaris, padahal pimpinan yang menjadi korban pertama, barulah anggota dewan.
“Ya kami pimpinan dinilai bekerja sama. Padahal, kami tidak melakukan hal-hal seperti itu,” bantah Wonggor.
Diakui Ketua DPR, dirinya sudah bertemu kedua anggota dewan yang melakukan aksi pemalangan dan menyampaikan bahwa mereka mempunyai hak melakukan aksi tersebut, tetapi harus secara baik, damai, dan tidak boleh membawa massa.
“Aksi yang dilakukan dua anggota untuk memalang Kantor DPR Papua Barat, mewakili 54 anggota DPR Papua Barat, buntut pelayanan yang diberikan Sekwan dan jajarannya terhadap pimpinan dan anggota DPR Papua Barat. Persoalan ini sudah lama dan terpendam di seluruh 56 anggota DPR Papua Barat,” kata dia.
Ditegaskan Wonggor, pelayanan bukan hanya berbicara manis-manis saja, tetapi harus ada pelayanan nyata, karena itulah yang dibutuhkan para pimpinan dan anggota dewan.
“Kadang-kadang kita pimpinan menjadi korban dan di-bully. Yang kita minta, ada perbaikan kinerja pelayanan di Sekretariat. Itu yang paling penting bagi kita,” tandas Ketua DPR.
Secara terpisah, anggota Komisi 1 DPR Papua Barat, Surung H. Sibarani menyayangkan adanya pernyataan Sekretaris DPR Papua Barat bahwa pemalangan yang dilakukan lantaran dana reses anggota DPR Papua Barat.
“Alasan Sekwan tidak logis dan masuk akal. Bahwasannya aksi pemalangan Kantor DPR Papua Barat merupakan bagian dari akumulasi tentang kinerja kesekretariatan yang tidak konstruktif dan supportif terhadap kegiatan kedewanan,” jelas Sibarani kepada Tabura Pos di Manokwari, Selasa (13/6).
Diakuinya, sudah memasukki semester pertama atau 6 bulan berjalan pada 2023 ini, dimana kegiatan kedewanan tidak berjalan normal. Sebab, ungkap dia, banyak tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPR Papua Barat tidak berjalan, seperti fungsi pengawasan, legislasi, dan fungsi anggaran.
Menurut Sibarani, tupoksi dari dewan ini tidak berjalan, karena tidak ada dukungan rancangan kegiatan dari Sekretariat.
“Kami dapat informasi, anggaran DPR dipangkas dengan adanya pemekaran. Meskipun ada pemangkasan anggaran, tetapi tiga tupoksi kedewanan yang paling utama ini harus terus berjalan. Di enam bulan terakhir ini, tupoksi utama dari dewan tidak berjalan,” katanya.
Ia menambahkan, sebelumnya memang sudah ada akumulasi kekecewaan, dimana banyak suara yang meminta jajaran Sekretariat DPR Papua Barat, kinerjanya lebih supportif, dengan artian lebih mendukung kinerja para wakil rakyat, baik ketika turun lapangan atau dalam rapat dengar pendapat.
“Inilah yang stuck. Artinya, tidak ada sinergitas. Ini juga akumulasi dari sejumlah kekecewaan itu, maka salah satu anggota melakukan aksi pemalangan. Ini akumulasi kekecewaan terhadap kinerja Sekretariat Dewan yang tidak supportif terhadap program kerja dan kegiatan kedewanan. Jadi, bukan karena dana reses. Itu harus di-clear-kan Pak Sekwan, alasannya tidak tepat,” tutup Sibarani.
Sebelumnya, 2 anggota DPR Papua Barat, Musa Dowansiba dan Yurthinus Mandacan sempat memalang pintu masuk Kantor DPR Papua Barat, gerbang ke Sekretariat DPR Papua Barat, dan ruang kerja Sekretaris DPR Papua Barat, Frenky K. Muguri, Senin (12/6).
Aksi pemalangan lantaran mereka merasa kecewa atas pelayanan terhadap para anggota dewan. Alasan ini dibenarkan anggota Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat, Yurthinus Mandacan.
“Tuntutan kami, meminta Sekwan segera diganti, karena tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai aturan kedewanan. Sudah setengah tahun ini, agenda kedewanan tidak berjalan, maka kami minta Sekwan diganti, sebelum agenda kedewanan berjalan minggu-minggu ke depan,” kata Yurthinus Mandacan kepada Tabura Pos via ponselnya, Senin (12/6).
Menurut dia, anggota dewan yang lain juga mengeluhkan hal yang sama. “Saya dan Pak Musa sudah mengambil langkah tegas memalang kantor, sekaligus meminta agar Sekwan segera digantikan,” ujar Yurthinus Mandacan.
Selang beberapa jam kemudian, 2 aparat keamanan berpakaian preman datang untuk melakukan pertemuan singkat dengan Sekretaris DPR Papua Barat di Kantor DPR Papua Barat.
Selanjutnya, kedua anggota dewan ini dihubungi agar membuka palang yang dipasang kedua anggota dewan, baik Yurthinus Mandacan dan Musa Dowansiba.
Setelah menghubungi kedua anggota dewan, kedua anggota dewan ini mengaku akan kembali untuk membuka palang yang dipasanginya tersebut.
Yurthinus Mandacan dan Musa Dowansiba pun datang bersamaan ke Kantor DPR Papua Barat untuk membuka pintu ruang kerja Sekretaris DPR Papua Barat, lalu melakukan pertemuan kurang lebih 30 menit.
Usai pertemuan tersebut, kedua anggota dewan ini bersama sejumlah aparat keamanan membuka pintu gerbang menuju kantor wakil rakyat tersebut.
Sekretaris DPR Papua Barat, Frenky Muguri yang ditemui Tabura Pos usai pembukaan palang, Senin (12/6), tidak memberikan keterangan lebih jauh. “Ade sudah aman,” kata Sekwan dengan singkat sembari menaikki mobil dinasnya.
Dari pantauan Tabura Pos, pemalangan itu sempat membuat aktivitas di Kantor DPR Papua Barat terhenti. Para pegawai terpaksa keluar dan memilih meninggalkan kantornya, sehingga tidak melanjutkan aktivitasnya.[FSM-R1]
