Manokwari, TABURAPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi terhadap Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kabupaten Manokwari.
MCM merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk capaian kinerja program pencegahan korupsi di pemerintahan daerah. Salah satunya di Pemkab Manokwari.
Inspektur Kabupaten Manokwari, Khumaidi mengatakan MCP triwulan I tahun 2023 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari sedang dievaluasi oleh KPK.
“Kemarin pagi provinsi dan siangnya evaluasi Pemerintah Kabupaten Manokwari,” ujar Khumaidi kepada Tabura Pos di kantornya, Rabu (14/6).
Khumaidi menyebutkan, ada delapan area atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tata kelolanya dimonitor KPK untuk implementasi MCP, yakni Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Dikbud), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DMPK), Badan Pengelolaa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Jadi dievaluasi didorong untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di Manokwari supaya lebih meningkat,” jelas Khumaidi.
Lanjut Khumaidi, hasil evaluasi MCP Triwulan I tahun 2023 dari KPK akan langsung disampaikan oleh Sekda Manokwari, untuk selanjutnya ditindaklanjuti.
“Hasilnya evaluasi langsung disampaikan ke Pak Sekda selaku koordinator, apa-apa saja yang kurang,” tukas Khumaidi.
Dirinya berharap, hasil evaluasi MCM Pemkab Manokwari mendapatkan nilai tinggi dari kabupaten se Papua Barat.
“Kita kemarin rangking dua se Papua Barat, mudah-mudahan rangking satu kalahkan Pemkab Kaimana,” tandasnya. [SDR-R3]
