Manokwari, TABURAPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat mencatat persentase jumlah penduduk miskin di Papua Barat selama tujuh bulan, September 2022 – Maret 2023 mengalami penurunan.
Plt Kepala BPS Papua Barat, Johannis Lekotompessy menjelaskan, menyebutkan, penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 20,49 persen menurun 0,94 persen poin terhadap September 2022 (21,43) dan turun 0,84 persen poin terhadap Maret 2023 (21,33).
“Secara absolut jumlah penduduk miskin turun 7,38 ribu orang dari 222,36 ribu orang pada September 2022 menjadi 214,98 ribu orang. Pada periode September 2022 – Maret 2023 menurun 7,38 ribu orang. Sementara, jika dibandingkan dengan Maret 2022 jumlah penduduk miskin turun 3,80 ribu orang,” jelas Johannis dalam siara pers yang disampaikan melalui kanal Youtube, Senin (17/7).
Berdasarkan tempat tinggal pada periode September 2022-Maret 2023 , jumlah penduduk miskin di perkotaan naik 1,23 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 8,60 ribu orang. Dari sisi persentase di perkotaan naik 7,64 persen menjadi 8,23 persen dan di perdesaan turun dari 32,12 persen menjadi 29,20 persen.

Dari sisi garis kemiskinan pada Maret 2023 adalah Rp 728.619 per kapita per bulan, dibanding September 2022 garis kemiskinan naik sebesar 2,89 persen. Sementara jika dibandingkan pada Maret 2022 terjadi kenaikan sebesar 9,47 persen.
“Pada Maret 2023, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni 18,03 persen di perkotaan dan 16,68 persen di perdesaan. Rokok filter sumbangan terbesar kedua terhadap GK yaitu 14,88 persen di perkotaan dan 14,23 di perdesaan,” beber Johannis.
Dari sisi indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks P1 pada Maret 2023 sebesar 4,94 turun dibandingkan September 2022 sebesar 5,25 persen. Demikian juga dengan P2 pada periode yang sama turun dari 1,82 menjadi 1,71.
“Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selama periode September 2021-Maret 2022 di Provinsi Papua Barat antara lain; perekonomian yang bertumbuh, turunya harga komoditas, angka inflasi yang terkendali, serta penyaluran bantuan sosial yang tepat waktu,” pungkasnya. [SDR-R3]