Ransiki, TP – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), Yakobus Harewan mengatakan, tahun ini ada banyak pokok pikiran atau pokir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mansel yang terakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
“Untuk 4 Distrik di Wilayah pesisir Kabupaten Mansel, kalau tidak ada halangan, akhir bulan ini kita tandatangan kontrak dengan kontraktor,” kata Harewan kepada wartawan di kantornya, Selasa (18/7).
Hanya saja, lanjut Harewan, terdapat keterlambatan bagi pihaknya dalam menyiapkan dokumen kontrak pokir DPRD, lantaran keterbatasan anggaran bagi tenaga teknis di Dinas PUPR untuk turun lapangan melakukan survei.
Ia mengungkapkan, ada 14 pokir usulan DPRD Mansel yang harus direalisasikan tahun ini, terbagi di 5 Distrik, selain Distrik Tahota yakni pekerjaan jalan, perumahan, sanitasi dan penyediaan air bersih, dengan nilai kontrak bervariasi antara Rp 200 juta sampai Rp 700 juta.
Harewan mengaku, Dinas PUPR dengan senang hati melayani, mengawal dan mengawasi pokir DPRD yang terjawab, tetapi untuk menjangkau lokasi proyek perlu di suport dengan anggaran.
“Untuk menjangkau lokasi proyek kan butuh biaya, sedangkan di Dinas PUPR tidak tersedia dana khsusus untuk mengawal pokir DPRD, jadi harus ada pengertian dari para anggota legislatif untuk memfasilitasi tenaga teknis kami ke lapangan, setidaknya bisa difasilitasi kontraktor, supaya untuk menjawab pokir tidak tersendat-sendat waktunya,” ujarnya.
Dia akui Harewan, memang terdapat biaya perjalanan dinas yang di akomodir dalam DPA tetapi bukan untuk mengawal dan mengawasi pokir DPRD, melainkan untuk mengawal program Pemerintah Daerah yang kewenangannya dilaksanakan melalui Dinas PUPR Kabupaten Mansel. [BOM-R4]
