Manokwari, TABURAPOS.CO – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Papua Barat, Raymond Yap mengakui ada oknum aparat sipil negara (ASN) yang sengaja mengambil atau memindahkan fingerprint yang dipakai para ASN untuk mengisi absensi.
“Sebenarnya ini masalah internal. Ada sedikit konflik di dalam yang kemudian berimbas pengambilan fingerprint,” ungkap Yap yang dikonfirmasi Tabura Pos di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (21/7).
Dirinya menyebut, persoalan kehilangan fingerprint telah dilaporkan ke Inspektorat dan sedang diproses. “Saya harap ini segera diselesaikan,” ujar Yap.
Menurut Kepala DLHP, hilangnya fingerprint bukan pertama kali terjadi, tetapi sudah kesekian kali, diduga dilakukan oknum yang sama, sejak dirinya belum menjabat sampai sekarang.
Dikatakannya, hilangnya fingerprint tidak hanya merugikan satu orang yang berkonflik dengan yang bersangkutan, tetapi juga berdampak terhadap para ASN lain.
“Misalnya terkait dengan perhitungan kinerja atau Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP) dan sebagainya,” kata Yap.
Ditanya solusinya, ia menjelaskan, pihaknya sudah mengambil kebijakan, terhadap para ASN supaya mengisi daftar hadir secara manual, sehingga bisa dihitung tingkat kehadirannya.
Yap mengakui, selaku pimpinan, dirinya sudah menyampaikan ke para pihak yang berkonflik supaya persoalan ini diselesaikan secara internal DLHP, tetapi terulang lagi dan sekarang mereka saling melapor keluar dan berujung di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Inspektorat.
“Pengambilan fingerprint yang pertama, kami sudah selesaikan. Saya panggil yang bersangkutan, berikan arahan. Saya tegaskan, sudah sekian lama pegawai tidak bisa mengisi absen, sehingga urusannya di Kepegawaian dan TPP-nya bisa dibayarkan,” terang Kepala DLHP.
Namun, Yap menyayangkan terjadinya konflik lagi yang berujung pencabutan fingerprint dan dilaporkan ke Polda Polda Papua Barat. Untuk itu, kata dia, selaku pimpinan, ia sudah memanggil yang bersangkutan untuk diberikan surat teguran.
“Ini surat teguran pertama dan terakhir. Yang bersangkutan sudah berulang kali melakukan hal yang sama dari pimpinan sebelumnya. Ini bukan kejadian yang baru terjadi, sehingga harus kita bina,” tandas Yap.
Ditambahkan Yap, dirinya masih menunggu hasil koordinasi dengan BKD, apakah pihaknya akan memakai fingerprint yang lama atau diganti yang baru.
“Kita minta ke depan absen dapat diisi melalui aplikasi, karena pernyataan dari yang bersangkutan kalau fingerprint dipasang, dia akan tetap cabut. Jadi, ada saran dari staf supaya absen diisi dengan aplikasi, tetapi kita masih menunggu keputusan dari BKD,” tukasnya.
Dari pantauan Tabura Pos, Jumat (21/7), terdapat tiga fingerprint yang terpasang di dinding ruang DLHP, tetapi dari ketiga fingerprint tersebut, salah satu fingerprint sudah dicopot.
Ketiga fingerprint dipakai untuk mengisi absen, pertama untuk absensi CPNS, kedua, absensi untuk Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan ketiga untuk mengisi absensi ASN, tetapi yang hilang hanya fingerprint untuk mengisi absensi ASN. [FSM-R1]
