Manokwari,TABURAPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggelar Rapat Kerja (Raker) Bupati dalam rangka koordinasi teknis, Rembuk Stunting dan Kemiskinan Ekstrem se-Provinsi Papua Barat di Swiss Belhotel Manokwari, Selasa, Rabu (25-26/7).
Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengatakan, raker ini sebagai sarana kerjasama dan sinkronisasi program di daerah antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam rangka, mendukung kebijakan program pemerintah pusat yang berkaitan dengan isu-isu strategis nasional di tahun 2023 dan tahun 2024 meliputi stunting dan kemiskinan ekstrem serta pemilu dan pemilukada tahun 2024.
“Raker menjadi sarana untuk mengetahui berbagai informasi dan kendala terkait pelaksanaan penanganan penurunan prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem yang tersebar di 7 kabupaten, 86 distrik, 21 kelurahan dan 803 kampung di Papua Barat,” kata Waterpauw dalam sambutannya.
Dirinya berharap, kepada daerah dan wakil kepala daerah proaktif membangun kebersamaan yang solid, mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana arahan umum Presiden Republik Indonesia.
Dimana, lanjut dia, terkait kebijakan strategis nasional yang harus dilakukan di daerah guna menyamakan persepsi dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan program nasional yang telah dan harus dilaksanakan.
Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, Setda Papua Barat, Melkias Werinussa dalam laporannya mengatakan, rakornis bertujuan untuk mendapatkan laporan tentang upaya pemerintah provinsi dan kabupaten terkait percepatan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.
Kemudian, menyatukan pemahaman antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem serta mendapatkan laporan dan informasi terkait persiapan pelaksanaan pilpresdan pilkada tahun 2024.
Disamping itu, menyepakati tanggung jawab pembiayaan pemilukada tahun 2024 serta mendapatkan informasi terkini terkait perekaman e-KTP.
Diakhir kegiatan dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama terkait kesiapan daerah dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024, Rembug Stunting dan Kemiskinan Ekstrem.
Kesepakatan yang dibacakan Plt. Kepala Biro Umum, Setda Papua Barat, Juliana A. Maitimu diantaranya, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem yakni, pemerintah kabupaten segera melakukan validasi dan tingkatkan cakupan entri data status gizi balita melalui (EPPGDM).
Kemudian, pemerintah provinsi dan kabupaten segera mengendali aksi konvengensi multi pihak termasuk melibatkan pihak swasta. Lalu, segera melakukan intervensi sensitive untuk mencegah munculnya kasus baru.
Disamping itu, pemerintah daerah segera meningkatkan APBD untuk percepatan penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kemudian pengembangan sistem manajemen terpadu dan peningkatan partisipasi melalui monitoring serta evaluasi maupun pelatihan aplikasi e-keriting.
Disepakati pula Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten mengawal kegiatan sensus yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Pada Bulan Agustus Tahun 2023 selama 40 Hari.
Sedangkan, kesempatan yang berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024 diantaranya, antara pemprov dan pemkab sepakat dan siap mensukseskan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024 dengan siap mendukung pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dibebankan kepada APBD masing-masing Kabupaten dan provinsi tahun anggaran 2023 dan 2024 yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
“Pembahasan anggaran oleh masing-masing pementah daerah dilaksanakan paling lambat Oktober 2023 dan penandatanganan NPHD dilakukan paling lambat satu bulan sebelum Launching Pilkada pada Januan 2024,” jelas Maitimu.
Lalu, tambah Maitimu, pencairan anggaran tahap satu 40 persen dari anggaran pikada dilaksanakan 14 Hari terhitung sejak penandatanganan NPHD yaitu paling lambat Desember 202 dan terakhir pencairan tahap ke-dua 60 persen dari total anggaran yang disepakati dengan KPU yang tertuang dalam NPHD.
“Dilakukan paling lambat lima bulan sebelum Pemungutan suara 27 November 2024 atau Juni 2024 sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/53 tertanggal 24 Januar 2023,” tandas Maitimu. [FSM-R3]
