Manokwari, TABURAPOS.CO – Pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan anggaran senilai Rp 447,083 miliar lebih untuk pelaksanaan pemilu 2024, yakni pileg dan pilkada di Papua Barat.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat rencana akan mengalokasikan anggaran hibah untuk pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 senilai Rp 447.083.352.490,” kata Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, membuka rapat kerja teknis tentang kesiapan pemilu 2024, di salah satu hotel di Manokwari, Selasa (25/7).
Anggaran sebesar Rp 447,083 miliar lebih itu, akan dihibahkan kepada KPU Papua Barat sebesar Rp 285,935 miliar lebih, Bawaslu Papua Barat sebesar Rp 90,995 miliar lebih, dan pihak keamanan Polri/TNI sebesar Rp 70,157 miliar lebih.
“Saya berharap semua bupati yang hadir hari ini menyampaikan kesiapan pembiayaan maupun dukungan personel pemerintah daerah di pemilu 2024,” harap Waterpauw.
Merespon itu, masing-masing kepala daerah dan wakil kepala daerah menyampaikan laporannya, mulai dari Pemkab Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Fakfak, Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak.
Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop, menyampaikan telah menerima usulan dari lembaga penyelenggaraan senilai Rp 65 miliar.
“Sesuai usulan penyelenggara yaitu 65 miliar, dan Rp 1,5 miliar sudah dianggarkan di APBD 2023, sisanya akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2023,”sebut Matret Kokop.
Wakil Bupati Teluk Wondama, Andarias Kayukatui melaporkan kebutuhan anggaran pemilu 2024 Teluk Wondama yang dirasionalkan Rp 10 miliar, dengan rincian KPU Rp 7 miliar dan Bawaslu Rp 3 miliar.
“Total Rp 10 miliar, tapi akan ada penambahan lagi di APBD Perubahan, jika masih kurang kita tambah lagi di APBD 2024,” jelasnya.
Selanjutnya, Wakil Bupati Mansel, Wempi W. Rengkung dalam laporannya menyampaikan, anggaran pemilu 2024 sebesar 21 miliar dan akan ditindaklanjuti dalam nota pemberian hibah daerah (NPHD) kepada KPU Mansel.
“Bawaslu dan keamanan belum, karena masih dalam tahap pembahasan, setelah dirasionalkan akan dimasukan di APBD Perubahan 2023 dan induk 2024. Gambaran keseluruhannya sekitar Rp 32 miliar,” jelas Rengkung.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, melaporkan Pemkab Manokwari telah rasionalkan sekitar Rp 60 miliar untuk KPU.
“Rencana total anggaran yang akan dialokasikan Rp 60 miliar, untuk Bawaslu dan keamanan belum terima proposalnya,” jelas Hermus.
Kemudian, Bupati Pegunungan Arfak (Pegaf), Yosias Saroi menyampaikan, rencana anggaran biaya pemilu 2024 di Pegaf dari KPU dan Bawaslu sekitar Rp 52 miliar.
“Tetapi itu belum dirasionalkan, akan dianggarkan dalam APBD perubahan dan juga induk 2024. Bawaslu mengajukan Rp 11 miliar dan Polres 10,5 miliar,”urainya.
Wakil Bupati Fakfak, Yohana D. Hindom, melaporkan Kabupaten Fakfak sudah menyiapkan anggaran untuk KPU dalam APBD Induk 2023 sekitar Rp 1,9 miliar lebih dari keseluruhan sekitar Rp 71 miliar lebih.
“Yang sisa kita tambahkan dalam APBD Perubahan 2023, tapi untuk Bawaslu belum mengajukan, baru KPU yang pengajuan sekitar Rp 71 miliar lebih,”terang Hindom dalam laporannya.
Dari tujuh kabupaten di Papua Barat, hanya Kabupaten Kaimana yang belum menyampaikan kesiapan anggaran pemilu 2024, karena RAB baru diterima dari pihak penyelenggara, sehingga masih dalam tahap rasionalisasi. [SDR-R3]
