Manokwari, TABURAPOS.CO – Sejumlah warga Gereja Proteskan Indonesia (GPI) Papua gelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat, Senin (31/7).
Aksi unjuk rasa damai tersebut dalam rangka mempertanyakan satu kursi milik GPI Papua Barat di Lembaga Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang diperiode sebelumnya ada tapi saat ini dihilangkan.
Pantauan Tabura Pos, warga GPI Papua datang dengan membawa dua buah spanduk bertulisan “Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Tinjau Kembali Hasil Putusan Pleno, Kesbangpol Provinsi Papua Barat kursi majelis Rakyat Papua milik Sinode GPI Papua yang telah ada selama ini,”
Di spanduk lainnya bertulisan “Kami Dari Unsur Agama Sinode GPI Papua, menolak hasil rekrutmen anggota MRPB, karena tidak transparan serta menggusur satu kursi sinode GPI Papua. Yang berkedudukan di Papua Barat dengan jumlah jemaat terbanyak urutan ke-3,”
Kehadiran warga GPI Papua diterima langsung Sekretaris Badan Kesbangpol Papua Barat, Edison Ompe yang disampingi oleh sejumlah staf Kesbangpol Papua Barat.
Sekretaris Bakal Klasis GPI Papua, Manokwari, Pdt. Melanton Lude dalam orasinya mengatakan, diperiode lalu ada perwakilan GPI Papua di kursi MRPB kenapa saat ini kursi milik GPI Papua tidak ada di periode ini.
Pada hal, kata Melanton Lude, dalam pembagian kursi MRPB Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggunakan data jumlah warga jemaat. Dimana, sambung dia, sesuai data jumlah warga jemaat dari Kantor Perwakilan Kementerian Agama Papua Barat, GPI Papua urutan ke-3.
Rinci Melanton Lude, Klasis Fakfak berjumlah 8.632 jiwa, Hiren Kokas 2.233 jiwa, Kaimana 12.878 jiwa, Teluk Arguni 4.239 jiwa, Tambrauw 617 jiwa, Teluk Triton 1.763 jiwa, Teluk Etna 3.018 jiwa, Klasis Teluk Bintuni 3.382 dan Bakal Klasis Manokwari berjumlah 2.453 jiwa dengan total 39.215 jiwa.
“Kehadiran kami disini juga ingin mempertanyakan surat kami yang sebelumnya dikirimkan pada 18 Juli 2023 perihal audiens dengan bapak penjabat Gubernur Papua Barat terkait kursi kami yang hilang,” terang Melanton Lude dalam aksi unjuk rasa kemarin.
Ditambahkan Melanton Lude, periode sebelumnya ada perwakilan GPI Papua di MRPB. Tapi, pihaknya heran ketika adanya pengumuman seleksi calon anggota MRPB periode 2023-2028 dan kursi GPI Papua tidak diakomodir.
“Jadi kami datang meminta penjelasan apa pertimbangannya, sehingga kursi GPI Papua tidak diakomodir. Tapi berharap, Kesbangpol dapat memfasilitas kami untuk bertemu bapak Pj Gubernur Papua Barat agar kami dapat pertanyakan hal ini langsung ke beliau. Kalau bapak Pj berkenan untuk bertemu, maka kami akan hadirkan kedua Sinode GPI Papua dari Fakfak,” tandas Melanton Lude.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kesbangpol Papua Barat, Edison Ompe mengatakan, dirinya hanya sekretaris yang berhubungan dengan administrasi kantor, sehingga tidak bisa masuk sampai ke pembahasan kursi MRPB.
“Sebelumnya saya menjabat sebagai Plt. Kepala Kesbangpol Papua Barat tapi masa tugas saya sudah berakhir dan tidak ikuti tahapan yang sudah berjalan. Tapi, aspirasi yang disampaikan akan saya catat dan teruskan kepada pimpinan,” terang Ompe dihadapan warga GPI Papua, kemarin.
Dikatakan Ompe, terkait aspirasi bertemu dengan Pj. Gubernur Papua Barat akan diteruskan kepada Kepala Badan Kesbangpol agar dapat ditindaklanjuti segara.
“jadi sekali lagi, kami sudah mencatat aspirasi dari teman-teman. Nanti akan kami teruskan kalau bicara lebih lanjut, tidak bisa karena kami tidak punya kewenangan untuk memutuskan,” tandas Ompe. [FSM]
