Manokwari, TABURAPOS.CO – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus) Provinsi Papua Barat tengah menyiapkan dua lahan di lokasi berbeda untuk pembangunan Perpustakaan Daerah (Perpusda) Provinsi Papua Barat.
Kepala Dinas Arpus Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba mengatakan, lahan pertama berlokasi di Swavania berukuran 1 hektar. Lahan tersebut sudah diukur oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Manokwari.
Sedangkan, untuk lahan kedua berlokasi di Marampa berukuran 1 hekter lebih. Rencananya dinas DLHP Manokwari akan mengukur lahan kedua jumat dan sabtu mendatang.
“Jadi dua lahan di lokasi yang berbeda ini akan kita ambil dulu dan akan kaji dari berbagai segi dan kira-kira kelebihan dan kurangan dari lahan dengan lokasi yang berbeda ini apa, baik dari segi harga lahan, daerahnya strategis atau tidak dan segi lainnya,” jelas Dowansiba kepada wartawan di Kantor Arpus Papua Barat, Selasa (1/8).
Dowansiba menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat diminta untuk menyiapkan lahan, sedangkan untuk pembangunan fisik gedungnya akan dibiayai langsung dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat.
Disinggung terkait desain gambar gedung Perpusda Papua Barat, Dowansiba menerangkan, gambarnya sudah dirancang namun belum sempat dipresentasikan kepada dirinya.
Tentunya, lanjut Dowansiba, Gedung Perpusda Papua Barat akan struktur bangunannya akan menunjukan ciri khas dari Papua Barat. “Pastinya ada ornamen-ornamen adat dari setiap daerah yang ada di Papua Barat. Karena, bicara literasi akan berkaitan dengan karya-karya asli yang ada di Papua Barat,” ujarnya.
Perpustakaan Multidimensi
Lebih lanjut Dowansiba menjelaskan, saat ini peran perpustakaan sudah multidimensi, tidak hanya berbicara saja, tetapi di dalam perpusakaan harus ada museum mini yang menyimpan potensi-potensi yang dimiliki Papua Barat misalnya, pakaian adat dari suku-suku di wilayah Papua Barat, Baju Dinas Jabatan Gubernur Papua Barat yang pertama dan lainnya, karena itu bagian dari literasi.
Sebab, lanjut dia, generasi yang akan datang tentunya tidak memiliki pemahaman yang cukup dan tidak dapat melihat secara langsung potensi seperti pakaian adat dan lainnya, sehingga harus segera dimulai.
“Jadi yang pertama saya berjuang adalah perpustakaan. Karena, sementara ini kita mendapatkan nilai C penilaian dari pemerintah pusat. Ada banyak hal yang perlu dibenahi tetapi yang urgen saat ini adalah pembangunan Perpusda Papua Barat dulu barulah kita bicara yang lainnya,” terangnya.
Ditanya terkait target penyelesaian lahan pembangunan Perpusda, kata Dowansiba, bersama kepala DLHP Papua Barat sudah berkomunikasi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat.
“Kalau lahannya selesai diukur, maka dalam Anggaran perubahan tahun ini dapat dianggarkan untuk penyelesaian ganti rugi lahan kepada pemilik hak ulayat,” tandas Dowansiba. [FSM-R3]
